Rapim Bakamla RI : Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sinergitas Kamla Laut

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dan Menko Polhukam Prof. Dr. M. Mahfud dan jajaran terkait berfoto bersama usai pembukaan Rapim Bakamla RI di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022). Foto: TOPIK/Adang.

Jakarta, topikonlone.co.id – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) yang ke-2 di tahun 2022. Tema yang diusung adalah “Wujudkan Sinergitas Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan di Laut Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Kegiatan secara langsung turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. M. Mahfud MD., yang membuka Rapim Bakamla RI sekaligus menyampaikan arahan kepada seluruh peserta. Rapim Bakamla RI ini dilakukan secara hybird, berpusat di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).

Menko Polhukam Prof. Dr. M. Mahfud selaku ketua forum keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut menyampaikan arahannya dalam peningkatan kinerja Bakamla kedepan. Pertama, pertajam organisasi Bakamla utamanya pada tataran eselon pelaksana yang terdispersi melingkupi wilayah Indonesia. Kedua, lengkapi piranti lunak untuk kepentingan pembinaan dan penggunaan kapal-kapal patroli serta berbagai standart operating prosedure (sop) yang akan dijadikan pedoman standar keamanan laut nasional. Ketiga, cetak dahulu pelaut-pelaut yang tangguh dan hebat di laut, yang mampu bertahan hadapi tantangan alam laut dan yang menguasai taktis dan teknis kepelautan. setelah itu lengkapi juga dengan kemampuan pertolongan dan keselamatan di laut, serta kemampuan penegakan hukum di laut hingga penyidikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia mengucapkan rasa terima kasihnya atas perkenan kehadiran dan arahan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Tidak dipungkiri, arahan yang diberikan selain tepat sasaran, namun juga mendukung perkembangan Bakamla RI sesuai dengan tantangan terkini yang dihadapi.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia turut menyampaikan paparannya terkait penekanan pokok kebijakan Kepala Bakamla RI tahun 2022 guna menjadi perhatian bagi pelaksanaan tugas di seluruh Satuan Kerja (Satker) di Bakamla RI. Terbagi menjadi 4 ruang lingkup Penekanan Kepala Bakamla RI, diantaranya (1) Direktif Presiden RI yang disampaikan pada Rapim TNI/Polri 2022. (2) Outcome dan Evaluasi kinerja 2021. (3) Situasi eksternal Bakamla RI terkait dengan political will pimpinan, Banglingstra, dan isu kamla potensial di tahun 2022. Dan (4) sasaran dan penekanan arah kebijakan dan rencana pokok tahun 2022.


Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dan Menko Polhukam Prof. Dr. M. Mahfud memberikan keterangan kepada wartawan dalam Rapim Bakamla RI di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022). Foto: TOPIK/Adang.

Dijabarkannya, dalam Rapim TNI/Polri beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa saat ini dunia sedang mengalami peningkatan ketidakpastian. Disebutkan bahwa setidaknya ada 3 penyebab yaitu: pertama, Revolusi Industri 4.0 yang mendorong disrupsi teknologi, sehingga teknologi cepat berubah dan berkembang sangat cepat yang mendorong ketidakpastian produksi barang dan jasa. Kedua, pandemi global yang memukul sektor ekonomi sehingga mempengaruhi kapasitas dan kapabilitas ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian terhadap perencanaan yang telah disusun. Ketiga, adanya perang yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktifitas ekonomi dunia.

Untuk menghadapi tantangan ini, Presiden menegaskan harus dilakukan pendekatan baik dalam skala makro dan juga mikro. Menurut Presiden, beberapa langkah yang perlu diambil meliputi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, ekonomi hijau dan digitalisasi. Hilirisasi industri mengandung pengertian bahwa Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah. Produk ekspor diwajibkan berupa bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ekonomi hijau adalah pemberdayaan sumber daya alam untuk energi seperti pembangunan PLTA. Langkah selanjutnya yaitu pemindahan IKN merupakan upaya makro untuk pemerataan baik ekonomi, infrastruktur dan populasi. Sebagaimana diketahui, 58% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terdapat di Pulau Jawa, dan 56% populasi juga berada di Pulau Jawa. Selain itu, aspek disiplin nasional juga sangat penting, mengingat salah satu potensi nasional Indonesia adalah sumber daya manusia (SDM). “Hal ini hanya bisa dioptimalkan bila terbangun budaya disiplin”, ucap Presiden saat Rapim TNI/Polri beberapa waktu lalu.

”Oleh sebab itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran Bakamla RI untuk meningkatkan kedisiplinan dan menjadi contoh baik bagi lingkungan sekitar di manapun kalian berada. Baik di tempat tinggal maupun di lingkungan sekitar kantor Bakamla RI berada”, ujar Laksyda TNI Dr. Aan Kurnia.

Lebih lanjut, Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia mengatakan keamanan laut merupakan bagian dari keamanan nasional yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional. Dalam tantangan global, saat ini konflik Rusia dan Ukraina, pandemi Covid-19, perubahan iklim dan masalah klasik dalam penggunaan senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction (WMD) menjadi salah satu fokus utama kita. Dalam tatanan regional sendiri, konflik Laut Natuna Utara, dinamika geopolitik (QUAD/AUKUS), sengketa batas wilayah dan BRI Initiative, perlu mendapat perhatian tersendiri.

Sedangkan dalam tatanan nasional, kebijakan pembatasan ekspor minerba, penyiapan Ibu Kota Nusantara (IKN), inflasi dan ancaman keamanan laut, seperti saling sahut menyahut mencari perhatian kita semua. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan khususnya di laut atau dalam lingkungan maritim.

“Menghadapi perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional serta isu-isu keamanan maritim tersebut, maka saya menetapkan sasaran dan arahan kebijakan tahun 2022 untuk menjadi pelaksana setiap satker”, ucap Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia. Perintah tersebut diantarannya: Tingkatkan kapasitas dan kapabilitas sistem peringatan dini melalui pertukaran informasi dan tingkatkan juga kualitas analisis; Laksanakan optimalisasi gelar operasi dengan memberdayakan operasi bersama dan penentuan area prioritas; Bina kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum (Gakkum) dengan membina SDM Gakkum; Melakukan penguatan rapat koordinasi pengamanan maritim; Menggelar pengarahan Harian atau daily brief untuk membangun gambaran umum kamla; Lakukan Latkamla terpadu dan pembinaan masyarakat maritim sebagai agen informasi Gakkum; Dan lakukan pembinaan kesepahaman dan kepercayaan melalui forum internasional, salah satunya melalui pertemuan ASEAN Coast Guard dalam kerangka bilateral maupun multilateral.

Kegiatan ini turut menghadirkan beberapa pejabat tinggi negara untuk memberikan pembekalan peserta Rapim Bakamla RI melalui daring yakni Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Menpan RB yang diwakili oleh Sesmen PANRB Rini Widyantini, SH., MPM., dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Plt. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Abdul Kadir Jailani. [Humas Bakamla RI]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.