Jakarta, Topikonline.co.id — Negara tak tinggal diam menghadapi maraknya penipuan berkedok ibadah. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 guna membentengi calon jemaah dari praktik haji ilegal yang kian meresahkan.
Kesepakatan strategis ini dicapai dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakapolri, Dedi Prasetyo, di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4). Pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.
Wakapolri menegaskan, Satgas Haji 2026 akan bekerja secara terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan komprehensif—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum tanpa kompromi.
“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” tegas Dedi.
Polri mengedepankan langkah berlapis dalam operasi Satgas Haji:
Preemtif (Edukasi): Sosialisasi masif agar masyarakat tidak terjebak iming-iming travel ilegal
Preventif (Pencegahan): Pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan
Represif (Penindakan): Tindakan hukum tegas terhadap pelaku penipuan dan penyelenggara haji ilegal
Tak hanya itu, hotline pengaduan terpadu juga akan dibuka guna mempercepat respons atas laporan masyarakat.
Alarm Keras: Puluhan Kasus, Kerugian Fantastis
Data Polri menjadi peringatan serius. Praktik penipuan haji masih marak dengan:
42 kasus tengah diproses hukum
1 kasus telah memasuki tahap lanjutan
Kerugian mencapai Rp92,64 miliar
Pada tahun 2025, aparat bahkan berhasil menggagalkan keberangkatan 1.243 calon jemaah yang menggunakan visa non-haji—mayoritas melalui Bandara Soekarno-Hatta.
Fakta ini menegaskan bahwa modus kejahatan semakin canggih dan terorganisir, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra ketat.
Langkah Polri tak berhenti di dalam negeri. Koordinasi lintas negara juga diperkuat dengan penempatan personel di Jeddah dan Mekkah. Kehadiran aparat di titik krusial tersebut bertujuan memperkuat komunikasi dengan otoritas setempat sekaligus memastikan perlindungan jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi.
Dahnil menegaskan, pembentukan Satgas Haji 2026 berangkat dari dua mandat utama Presiden:
Perlindungan maksimal bagi jemaah
Menjaga agar biaya haji tetap terjangkau
“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan lonjakan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada masyarakat.
Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran haji instan:
Hindari penggunaan visa non-resmi
Pastikan travel memiliki izin resmi
Segera laporkan indikasi penipuan
“Modus akan terus berkembang. Kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Dedi.
Pembentukan Satgas Haji 2026 menjadi sinyal kuat: negara hadir, tegas, dan tak memberi ruang bagi mafia haji. Sinergi Polri, Kemenhaj, dan seluruh pemangku kepentingan kini bergerak cepat demi memastikan ibadah suci berjalan aman, sah, dan bermartabat.
