Jakarta – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah menaikkan status perkara dugaan oknum Polri tidak netral yang dikatakan presenter Aiman Witjaksono ke penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat, (6/1) lalu.
“Dari hasil fakta penyelidikan, forum gelar sepakat untuk meningkatkan status ke tahap penyidikan dari sebelumnya penyelidikan. Ini artinya penyidik sudah menemukan terjadinya peristiwa pidana,” ujar Kombes Pol Ade Safri.
Dia mengatakan, kini Aiman diselidiki dengan pasal berlapis yakni Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 terkait dengan pemberitaan bohong atau hoaks. Sementara dugaan pidana tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik seperti tertuang dalam laporan polisi (LP) dengan terlapor Aiman Witjaksono, penyidik tak menemukan adanya pelanggaran tersebut.
“Sama sekali tidak ditemukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45a UU ITE yang ada dalam LP,” kata Kombes Pol Ade Safri.
Selanjutnya, dia meneruskan, pihaknya sudah mengagendakan lagi pemanggilan enam pelapor, termasuk juga Aiman. Namun dia belum bisa mengabarkan waktu pasti untuk pemanggilan tersebut.
“Sudah kami agendakan pemeriksaan terhadap semua saksi yang sudah dilakukan klarifikasi. Untuk waktu pastinya nanti kami update ya. As soon as possible,” Kombes Pol Ade Safri berujar.
Secara terpisah, Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy menyatakan timnya akan terlebih dulu mempelajari terkait penyidikan polisi.
“Kami akan mempelajari nanti,” ujarnya.
Seperti diketahui, presenter Aiman dilaporkan oleh enam pelapor sekaligus pada Senin, (13/11) silam. Aiman ketika itu dilaporkan atas dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bembo
