Ngopi Bareng Wartawan, Ulas Netralitas ASN Depok

Depok – Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah disoroti netralitasnya pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Banyak pelanggaran ASN yang terjadi sepanjang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot serentak pada 2018.

Menjelang pemilu 2019, sejauh mana netralitas ASN?. Itulah topik ngobrol pinter dan inspiratif (Ngopi) bareng seketaris bersama (Sekber) wartawan Kota Depok di kantor Sekber, kawasan Grand Depok City, Depok, Jumat (11/01/20119).

Untuk narasumber, hadir pembicara utama yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Drg. Hardiono, berbicara seputar netralitas ASN di Kota Depok.

Selain Hardiono, ada juga pembicara kedua dari LBH Master Indonesia Fitrijansjah Toisutta, SH. Ia berbicara seputar tindakan hukum terkait penyelenggaraan Pemilu.

Acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) beserta jajarannya, perwakilan PDAM TIRTA ASASTA Ratih Ditta, rekan-rekan wartawan, LSM, Ormas dan caleg dari beberapa partai ini, dimoderatori oleh Putra Gara.

Dalam paparannya, Hardiono menjelaskan sejauh mana Pemerintahan Kota Depok mendukung Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar dan damai.

“Keberhasilan dari pemilu itu adalah sejauhmana partisipasi masyarakat dapat mengikuti Pemilu. Semakin banyak yang ikut, berarti semakin sukses pemilu tersebut,” kata Hardiono

Ia menjelaskan, pemilu dibiayai dengan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ASN sebagai fasilitator harus turut berperan aktif. Namun netralitasnya harus dijaga, sehingga tidak menyalahi aturan.

Pernyataan Hardiono tersebut, mendapat pertanyaan yang menghangat oleh wartawan terkait pelaksanaan di lapangan, dimana pemerintahan seringkali tumpang tindih fungsi dan perannya terkait penertiban APK (Alat Peraga Kampanye). Sehingga fungsi penyelenggara pemilu seperti KPU atau Bawaslu sering berbenturan.

Sementara itu, Fitrijansjah, dalam paparannya menjelaskan, bahwa Undang-undang pemilu yang ada, beberapa di antaranya banyak yang multi tafsir. Sehingga, ketika pelaksanaan di lapangan tidak sejalan dengan peraturan yang ada.

“Undang-undang yang multitafsir inilah yang akhirnya membuat ASN kena getahnya,” kata Fitrijansjah.

Oleh karena itu, kata dia, melihat kenyataan tersebut, sebagai aparatur negara, Hardiono berharap adanya koordinasi yang masif antara KPU, Bawaslu dan Pemerintahan kota Depok.
“Sehingga terkait dinamika politik yang ada di kota Depok, untuk menghasilkan pemilu yang damai, kita harus laksanakan bersama-sama,” lanjut Hardiono.

Dalam sesi tanya jawab, pertanyaan lain yang membuat acara tersebut makin menghangat saat peserta bertanya APK dan sangsi-sangsi seputar pelanggaran ASN.

Tidak hanya itu, netralitas ASN Kota Depok pun menjadi pertanyaan yang mendasar. Apakah pemerintahan kota Depok sudah bisa dikatakan netral?

Dari berbagai pertanyaan peserta ngopi bareng tersebut, Hardiono menjelaskan, hingga saat ini, di kota Depok netralitas ASN masih terjaga. Dan bisa dipastikan, Pemkot Depok netral dan mendukung pemilu 2019 yang damai.

Hangatnya diskusi akan pertanyaan wartawan seputar netralitas ASN, Sidik Mulyono, Kadis Kominfo Kota Depok yang juga turut hadir dalam acara tersebut akhirnya memberikan usulan.

Ia menyarankan, giat ngopi bareng sesi selanjutnya bertemakan “Netralitas Wartawan Kota Depok di Pemilu 2019”.

“Ngopi barengnya sama Diskominfo dong, biar kita tahu, sejauhmana netralitas para wartawan kota Depok dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini,” imbuh Sidik.

Usulan Sidik disambut baik oleh Sekber. Usai acara ngopi bareng dengan Kodim 0508/Depok, yang sudah teragendakan pada Jumat 18 Januari 2019 mendatang, selanjutnya Jumat 25 Junuari Sekber ngopi bareng Diskominfo Kota Depok.

Acara kali ini bersama Sekda Kota Depok, dimulai dari pukul 14.30 hingga pukul 17.00. Hardiono sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Sekber Wartawan Kota Depok dalam mendorong pemilu 2919 yang damai sesuai fungsi dan tugasnya. fer

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *