Topikonline.co.id, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, program ambisius 3 Juta Rumah tidak bisa hanya dijalankan dengan kerja fisik di lapangan, tetapi juga harus ditopang oleh data akurat dan transparan. Karena itu, ia langsung menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemutakhiran data perumahan nasional.
“Data dari BPS ini sangat diperlukan. Pemutakhiran data perumahan di Indonesia akan menjadi tolok ukur dan penilaian terhadap kinerja kami,” ujar Maruarar usai bertemu Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Dalam pertemuan itu, hadir pula pejabat lintas sektor mulai dari Kemendagri, BP Tapera, PT SMF, PT PNM, hingga jajaran Dirjen Kementerian PKP. Diskusi berfokus pada integrasi data serta sistem informasi perumahan agar setiap program bisa diukur secara terarah.
Maruarar menekankan, transparansi adalah kunci. Ia ingin capaian pembangunan perumahan bisa diumumkan secara rutin kepada publik—layaknya pengumuman inflasi bulanan oleh Kemendagri dan BPS.
“Check and balance harus terjadi. Kami ingin setiap bulan ada data capaian rumah yang bisa diumumkan secara terbuka. Itu akan jadi patokan bagi publik sekaligus pengawas bagi kami,” tegasnya.
Menteri PKP itu juga optimistis, jaringan luas BPS dengan lebih dari 20 ribu pegawai di seluruh Indonesia akan membuat pemetaan data jauh lebih akurat dibandingkan kontrol internal Kementerian PKP semata.
Kepala BPS Amalia Adininggar memastikan lembaganya siap mendukung penuh.
“BPS akan menjaga kualitas dan integritas data perumahan. Pemutakhiran akan dilakukan bertahap, dan kami siap menjadi mitra transparansi bagi Kementerian PKP,” katanya.
Dengan kolaborasi ini, program 3 Juta Rumah dipastikan tidak hanya mengejar angka, tetapi juga membuka ruang kontrol publik sehingga setiap rumah yang dibangun benar-benar tercatat, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. (Iwan)
