TOPIKONLINE.CO.ID, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan capaian signifikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun 2025. Hingga Oktober 2025, penyaluran KUR mencapai Rp220 triliun dan berhasil menyerap tenaga kerja sekitar 11 juta orang di seluruh Indonesia.
“Penyaluran Rp220 triliun KUR dari Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang,” ujar Maman saat menjadi narasumber acara Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian yang digelar Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Selasa (28/10).
Maman menjelaskan, hingga 23 Oktober 2025, Kementerian UMKM telah menyalurkan KUR kepada lebih dari 3,75 juta debitur dari plafon anggaran Rp300 triliun. Program ini diprioritaskan bagi UMKM di sektor produktif untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
Mengutip riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setiap pengusaha penerima KUR rata-rata mempekerjakan dua hingga tiga orang tenaga kerja. Dengan demikian, 3,75 juta debitur KUR tahun ini berkontribusi langsung membuka lapangan kerja bagi 11 juta orang.
“Hingga 23 Oktober, realisasi KUR ke sektor produksi telah mencapai 60,7 persen, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kami optimistis angka itu bisa menembus 61–62 persen pada akhir Desember 2025,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian UMKM tengah menyiapkan platform digital SAPA UMKM dan Kartu Usaha. Platform ini akan menjadi wadah terintegrasi yang menghubungkan berbagai program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah maupun mitra nonpemerintah.
Melalui SAPA UMKM, para pelaku usaha akan mendapatkan Kartu Usaha untuk mengakses berbagai insentif dan fasilitas usaha, termasuk kemudahan perizinan, akses pasar, dan dukungan pembiayaan.
Selain itu, Kementerian UMKM juga menggelar Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro, sebagai ajang kolaborasi lintas pihak dalam memberikan legalitas dan sertifikasi kepada pengusaha mikro di berbagai daerah.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik untuk area komersial bagi UMKM. Saat ini, 392 unit infrastruktur publik seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun telah ditempati oleh sekitar 6.400 pelaku UMKM.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis Kementerian UMKM.
Menurutnya, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus aktif menciptakan program yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
“Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat,” tegas Cak Imin. (IWan)
