Sumatera Utara,Topikonline.co.id – Lambannya pembangunan hunian sementara (huntara) pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera Utara mendapat sorotan serius dari Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Selaku Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, ia secara tegas mendorong percepatan pembangunan huntara sekaligus meminta pemerintah daerah tidak pasif menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Letjen TNI Richard Tampubolon saat melakukan kunjungan kerja dan rapat koordinasi di tiga kabupaten di Sumatera Utara, Rabu (28/1/2026).
Dalam forum itu, para bupati dan perwakilannya memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang hingga kini masih menghadapi beragam hambatan teknis dan koordinasi.
“Permasalahan sudah jelas, tinggal bagaimana pemerintah daerah bergerak aktif, tidak menunggu,” tegas Wakasatgas dalam diskusi,
seraya memberikan arahan, solusi praktis, serta mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Ratusan Huntara Tapsel Masih Berproses
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kabupaten Tapanuli Selatan merencanakan pembangunan 816 unit huntara, terdiri dari 683 unit huntara terpusat dan 133 unit huntara mandiri. Huntara terpusat tersebar di empat desa, yakni Simarpinggan, Aek Latong, Simatohir, dan Napa.
Di Desa Simarpinggan, sebanyak 186 unit huntara telah rampung dengan pendanaan Danantara. Sementara di Desa Aek Latong, dari target 118 unit, baru 88 unit yang selesai dibangun melalui pendanaan BNPB. Di Desa Simatohir, dari rencana 134 unit, sebanyak 78 unit telah berdiri. Adapun di Desa Napa,
Kecamatan Batang Toru, pembangunan 245 unit huntara yang didanai Kementerian PUPR ditargetkan 145 unit selesai pada Februari 2026.
Untuk huntara mandiri, dari target 133 unit, baru 64 unit yang berhasil diselesaikan dengan dukungan BNPB.
Warga Keluhkan Fasilitas Dasar
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi krusial, mulai dari ketersediaan tempat ibadah, taman bermain anak, hingga penambahan sumur bor untuk menjamin akses air bersih di setiap lokasi huntara.
Menanggapi keluhan itu, Wakasatgas meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan kementerian dan instansi pusat terkait agar pembangunan huntara tidak sekadar berdiri, tetapi juga layak huni dan manusiawi.
Tapteng Rampung, Humbahas Tertinggal
Berbeda dengan Tapanuli Selatan, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Tengah justru telah rampung 100 persen. Total 106 unit huntara selesai dibangun, terdiri dari 67 unit rusunawa, 15 unit di Asrama Haji Pinangsori, serta masing-masing 12 unit di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Muara Sibuntuon.
Sementara itu, kondisi kontras terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Meski lahan telah disiapkan, pembangunan huntara belum berjalan sama sekali. Selain itu, kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana belum masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Wakasatgas secara khusus meminta Dirjen Bina Marga untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar dapat dimasukkan dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Lahan Eks PT Mujur Timber Diusulkan
Dalam diskusi juga mengemuka usulan pemanfaatan lahan eks PT Mujur Timber—yang izinnya telah dicabut—untuk pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap). Menyikapi hal itu, Wakasatgas mengarahkan bupati setempat agar menyampaikan surat resmi kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR, dengan tembusan kepada kementerian dan instansi terkait.
Kunjungan ini menegaskan komitmen Satgas PRR untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera tidak berjalan di tempat. Namun, pesan Wakasatgas jelas: tanpa langkah aktif dan koordinasi kuat dari pemerintah daerah, percepatan hanya akan menjadi slogan.
