Jakarta,Topikonline.co.id – Listyo Sigit Prabowo bergerak cepat. Menyusul kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolri memerintahkan seluruh personel Polri di Indonesia menjalani tes urine secara serentak.
Instruksi itu ditegaskan sebagai langkah tegas dan menyeluruh untuk membersihkan institusi dari penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga marwah kepolisian di tengah sorotan publik.
“Berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, pemeriksaan akan dilakukan serentak dari tingkat Mabes hingga satuan kewilayahan, dengan melibatkan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen institusi dalam menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
“Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak,” tegas Trunoyudo.
Perintah tes urine massal ini menjadi sinyal kuat bahwa pimpinan Polri tidak memberi ruang toleransi terhadap penyalahgunaan narkoba di internal. Terlebih, Polri merupakan garda terdepan dalam pemberantasan narkotika yang menjadi bagian dari agenda nasional dan program prioritas pemerintah.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik yang tercoreng akibat ulah oknum perwira menengah tersebut.
Sementara itu, eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, telah menjalani sidang etik di Gedung TNCC Mabes Polri. Hasilnya, ia dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Selain sanksi etik berupa pemecatan, yang bersangkutan juga dikenai sanksi administratif berupa penempatan khusus (patsus) selama tujuh hari, yang telah dijalani.
“Sanksi etika yakni perilaku pelanggar dianggap sebagai perbuatan tercela,” kata Trunoyudo.
Dalam sidang tersebut, AKBP Didik menyatakan menerima putusan komisi etik. “Putusan tersebut pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi menyatakan menerima,” ujarnya.
AKBP Didik merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2004 dengan rekam jejak karier di bidang reserse dan operasional. Namun kariernya terhenti setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh Bareskrim Polri.
Kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Penetapan tersangka terhadap perwira aktif tersebut menjadi pukulan keras bagi institusi, sekaligus ujian konsistensi Polri dalam menegakkan hukum di internalnya sendiri.
Dengan perintah tes urine serentak ini, publik kini menunggu: sejauh mana komitmen bersih-bersih itu dijalankan, dan apakah langkah tegas ini benar-benar menjadi titik balik reformasi internal Polri.
