Topikonline.co.id, Bandung – Terobosan besar dalam pemerataan akses hukum di tingkat akar rumput resmi terwujud di Jawa Barat. Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kemenkum Provinsi Jawa Barat, berkolaborasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, berhasil membentuk 5.957 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Jawa Barat.
Pencapaian luar biasa ini mengukuhkan Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya memiliki Posbankum. Atas capaian tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberikan penghargaan rekor nasional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Kemenkum Jawa Barat.
Peresmian Posbankum digelar meriah di GOR Sabuga, Bandung, Kamis (2/10), dipimpin langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, didampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta dihadiri unsur Muspida, bupati, dan wali kota dari 27 kabupaten/kota.
“Pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal adalah langkah konkret mempermudah masyarakat mendapatkan akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.
Posbankum merupakan program strategis yang mendukung Asta Cita Presiden, berfungsi sebagai pusat layanan hukum masyarakat desa dan kelurahan. Melalui Posbankum, warga dapat memperoleh informasi hukum, konsultasi, penyelesaian sengketa secara mediasi melalui paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai, hingga rujukan bantuan advokat secara probono atau melalui organisasi bantuan hukum.
Tak hanya meresmikan Posbankum, acara tersebut juga menandai dimulainya Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan yang diikuti oleh 11.914 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Pelatihan ini bertujuan membekali paralegal agar mampu memberikan layanan hukum secara cepat, tepat, dan terjangkau kepada masyarakat.
Hingga saat ini, tercatat di seluruh Indonesia telah berdiri 36.547 Posbankum dengan dukungan 58.850 paralegal dan 1.388 kepala desa/lurah yang telah mengikuti pelatihan juru damai dari Mahkamah Agung.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum atas dukungan dan peran pentingnya dalam mewujudkan pemerataan layanan hukum di daerahnya.
“Keberhasilan ini tidak mungkin terwujud tanpa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Posbankum menjadi bukti nyata bahwa negara hadir memberikan keadilan hingga ke desa,” tegas Dedi.
Senada dengan itu, Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Barat Asep Sutandar menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan.
“Keberhasilan ini buah kerja sama erat berbagai pihak. Kami akan terus memperkuat sinergi agar Posbankum benar-benar berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Dengan pencapaian ini, Jawa Barat bukan hanya mencatatkan sejarah baru dalam pelayanan hukum nasional, tetapi juga menjadi model percontohan nasional bagaimana kolaborasi pusat dan daerah dapat menghadirkan keadilan hingga ke tingkat paling bawah. (Iwan)
