Habib Syakur Sentil Akademisi UB soal Konsep Halal dan Kebijakan Publik

Malang, topikonline.co.id – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid memberikan kritikan kepada Akhmad Muwafik Saleh. Ia menilai bahwa Staf ahli Dekan FISIP Universitas Brawijaya (UB) tersebut tak bisa membedakan mana konsep halal berdasarkan kacamata syariat Islam dengan konsep tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.

Menurut Habib Syakur, persoalan konsep halal yang ada di dalam syariat Islam sudah sangat tuntas dan ia pun sependapat. Seperti halnya dengan penyajian kuliner ala Islami, hingga kehidupan di dalamnya. Sementara menurutnya, Malang Halal City yang digelorakan oleh pemerintah Kota Malang adalah menjadikan kota Malang menjadi kota halal secara keseluruhan.
“Jadi konsep halal itu sebetulnya sudah selesai di ranah private umat Islam, tapi konsep malang halal city ini tidak relevan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kenegaraan,” kata Habib Syakur saat dihubungi media , Jumat (4/3).

Sehingga ketika Akhmad Muwafik Saleh menuding bahwa orang-orang yang menentang konsep Malang Halal City adalah mereka yang intoleran, Habib Syakur membenarkan. Bahwa kelompok penentang Malang Halal City adalah mereka yang intoleran dengan manuver kelompok pengasong khilafah islamiyah tumbuh kembang di Kota Malang.
“Ya memang, tapi intoleran pada mereka yang menjadi simpatisan HTI, FPI, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharud Daulah (JAD), dan mereka yang ingin mewujudkan khilafah di Indonesia, serta percobaannya itu diwacanakan konsep malang halal city,” tegas Habib Saykur.

Jika memang pemerintah Kota Malang mau menerapkan konsep halal, seharusnya tidak diterapkan secara menyeluruh di Kota Malang, akan tetapi bisa menggunakan konsep Wisata Halal, dimana pemerintah mengatur sebuah zona khusus agar untuk menjalankan program Malang Halal itu.

Pun jika tidak, maka dibuatkan spot khusus di mana orang-orang non muslim bisa mengakses kuliner yang sesuai dengan mereka. Apalagi kata Habib Syakur, konsep halal yang digelorakan saat ini berdasarkan syariat Islam, yang hukum syar’i-nya pun hanya dikhususkan untuk umat Islam saja, sementara umat non muslim tidak bisa begitu saja related.

Lebih lanjut, dikatakan Habib Syakur, Malang adalah Kota yang sangat toleran, baik antar umat beragama bisa saling menghormati dan menghargai tanpa harus membuat pembatasan yang saling menyulitkan satu sama lainnya.
“Bahwa Malang itu kota hiterogen, kota yang memag betul-betul menikmati keberagaman dan harmonis dalam kebangsaan. Tatanan Kota Malang sudah rapih dan sudah betul-betul ideal,” tandasnya.

Ketika ada pihak-pihak yang mencoba mengusik keberagaman dengan dalih konsep syariat apapun, ia menilai justru mereka sedang merusak Kota Malang dengan ego dan sentimen primordialnya semata.
“Patut dicurigai oknum yang menyebut penolakan Malang Halal City itu bagian dari intoleran, oknum tersebut tidak suka dengan keberagaman dan harmonisasi yang sudah lama menggelora di Kota Malang,” tegasnya.

Sebelumnya, Staf ahli Dekan FISIP Universitas Brawijaya (UB), Akhmad Muwafik Saleh menilai bahwa Malang Halal City merupakan suatu pendekatan didalam manajemen kota. Dimana proses yang dilakukan dari seluruh aspek adalah berbasis kepada dalam tanda kutip “Halal”.
“Halal disini adalah proses yang dilakukan itu sesuai dengan nilai-nilai fitrah kemanusiaan. Sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Sesuai pula dengan tuntunan dari management yang sehat dan manajement yang baik,” kata Akhmad Muwafik dikutip dari PolitikaMalang, Kamis (3/3). [AS]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.