Topikonline.co.id, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dorongan penuh dari Komisi VII DPR RI untuk menaikkelaskan jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dukungan itu diwujudkan melalui persetujuan usulan tambahan anggaran Tahun 2026 sebesar Rp425,51 miliar yang akan diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Dalam forum itu, Wamen Helvi mengungkapkan Kementerian UMKM mendapat alokasi awal Rp296,59 miliar untuk program pemberdayaan dan kewirausahaan.
“Pagu eksisting Kementerian UMKM pada Tahun 2026 sebesar Rp296,59 miliar. Kami mengoptimalkan setiap rupiah agar berdampak langsung pada jutaan UMKM,” tegas Helvi.
Namun, Komisi VII menilai jumlah tersebut masih jauh dari memadai. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ilham Permana, menyebut anggaran itu terlalu kecil untuk mengurus 57 juta UMKM di Indonesia.
“Kami menyetujui penambahan anggaran agar bisa terserap optimal pada 2026,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan anggota Fraksi Gerindra, Bambang Haryo. Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional karena berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja.
“UMKM harus diberi dukungan penuh. Selain tambahan anggaran, harga listrik dan gas yang mahal juga harus diturunkan agar UMKM tetap produktif,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menegaskan komisi menyetujui usulan tambahan anggaran karena menyangkut langsung kesejahteraan rakyat.
“Kementerian UMKM adalah nadi perekonomian bangsa. Semangat UMKM harus dijaga agar maju dan sejahtera bersama,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wamen Helvi menyatakan pihaknya siap mengoptimalkan anggaran untuk melaksanakan program prioritas, mulai dari layanan SAPA UMKM, Kartu Usaha, sertifikasi dan legalisasi usaha, perluasan akses pembiayaan, hingga pengembangan rantai pasok dan pemasaran.
“Bukan hanya besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana bekerja cerdas dengan kolaborasi lintas pihak. Kami optimistis UMKM bisa naik kelas,” pungkas Helvi. (Iwan)
