Jakarta,Topikonline.co.id– Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tujuh mitra strategis pada Senin (6/4), dalam langkah yang diklaim sebagai penguatan sinergi lintas sektor untuk mendorong efektivitas pembinaan Warga Binaan.
Kesepakatan ini tak sekadar seremoni. Setidaknya, itulah penegasan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, yang menuntut agar kerja sama ini berorientasi pada hasil nyata, bukan berhenti di atas kertas.
“Pemasyarakatan tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembinaan, baik dari sisi kepribadian maupun kemandirian,” tegas Mashudi.
Ia mengingatkan, kerja sama ini harus mampu menjawab tantangan klasik Pemasyarakatan: bagaimana mengubah Warga Binaan menjadi individu produktif yang siap kembali ke masyarakat tanpa mengulang kesalahan yang sama.
“PKS ini bukan administratif semata. Harus ada output yang terukur—peningkatan kualitas kepribadian, kemandirian, dan kesiapan mereka kembali ke tengah masyarakat,” ujarnya.
Penandatanganan tersebut turut disaksikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Dalam keterangannya, Agus menekankan bahwa arah Pemasyarakatan saat ini semakin menitikberatkan pada pembinaan, bukan sekadar penahanan.
“Kolaborasi menjadi kebutuhan. Terutama dalam memberikan keterampilan dan pengajaran bagi Warga Binaan agar mereka punya bekal nyata setelah bebas,” kata Agus.
Salah satu mitra, Ketua Umum Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), H. Mulyadi Atma, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terlibat dalam penguatan sektor ekonomi dan kewirausahaan di lingkungan Pemasyarakatan.
“Kami ingin memastikan Warga Binaan punya peluang untuk mandiri. Dengan pembinaan ekonomi yang tepat, mereka tidak kembali ke lingkaran lama,” ujarnya.
Adapun tujuh mitra yang terlibat dalam kerja sama ini mencakup sektor pembinaan kepribadian, kemandirian, hingga layanan komunikasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Mulai dari yayasan sosial hingga perusahaan swasta, masing-masing membawa peran spesifik:
Yayasan Berkat Efesus Sejahtera
Yayasan Pelayanan Kasih Batu Penjuru
Yayasan Pelayanan Kasih Bethesda
PT Artha Sejahtera (pengelolaan Wartelsuspas)
PT Arka Surya Grup (layanan Wartelsuspas)
PT Prime 4.0 (pembinaan kemandirian)
Koperasi Produsen Usaha LPER (ketahanan pangan dan kewirausahaan)
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendorong transformasi sistem Pemasyarakatan yang lebih humanis dan produktif.
Namun, publik menanti lebih dari sekadar penandatanganan. Efektivitas implementasi di lapangan akan menjadi tolok ukur utama: apakah kolaborasi ini benar-benar mampu menekan angka residivisme dan menciptakan Warga Binaan yang berdaya, atau kembali menjadi rutinitas birokrasi tanpa dampak signifikan.
Ditjenpas kini dihadapkan pada ujian klasik—membuktikan bahwa sinergi bukan sekadar jargon, melainkan solusi nyata.
