Jakarta – Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Utara, Hiskia Simarmata mendadak bisu saat disinggung perihal proyek pemecahan 4.000 bidang lahan di Pulau D atau Pulau Maju, Jakarta Utara.
Padahal, berdasarkan informasi valid yang didapat awak media, proyek pemecahan 4.000 bidang tersebut sudah didaftarkan di Kantah Jakarta Utara pada 27 Agustus 2020.
Tak berselang lama setelah didaftarkan, juga didapat informasi valid bahwa bidang tanah yang akan dipecah sudah dilakukan pengukuran oleh pegawai Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantah Jakarta Utara.
Sikap Hiskia Simarmata yang mendadak bisu dan tidak kooperatif ini pada akhirnya memunculkan banyak dugaan liar di kalangan awak media.
Apalagi juga sempat terdengar isu liar yang menyebut Hiskia dan kroninya sudah menerima uang sekitar Rp12 miliar dari pihak yang terkait dan punya kepentingan di Pulau D.
Meski seluruh dugaan masih bersifat liar dan sulit dikonfirmasi kebenarannya ke Hiskia, tetap masih ada dugaan positif yang muncul terkait dengan hal ini.
Dugaan tersebut adalah pemecahan 4.000 bidang Pulau D bertalian dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak dan Cianjur.
Dalam Perpres yang diteken Jokowi pada 13 April 2020 lalu itu, empat pulau reklamasi tersebut digolongkan dalam zona budidaya nomor 8 atau Zona B8.
“Zona B8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur,” demikian bunyi Pasal 81 ayat (3) Perpres tersebut.
Pasal selanjutnya mengatur kegiatan yang diperbolehkan dan tak diperbolehkan di empat pulau reklamasi ini.
Kegiatan yang diperbolehkan yakni kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, kegiatan pendukung transportasi laut, dan pendirian fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
Sementara kegiatan yang tidak boleh dilakukan di empat pulau ini adalah pembuangan limbah, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8, kegiatan yang mengganggu muara sungai, kegiatan yang mengganggu jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta kegiatan yang mengganggu usaha perikanan laut.
Perpres Jokowi ini sesuai dengan keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir tahun lalu.
Saat itu, Anies mencabut izin prinsip 13 pulau buatan di Teluk Jakarta.
Namun pulau C, D (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah); G (PT Muara Wisesa Samudra); dan N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut lantaran sudah terlanjur dibangun.
Sedikit informasi tambahan tentang Hiskia Simarmata, sebelum menjabat sebagai Kakantah Jakarta Utara Hiskia juga pernah menjabat sebagai Kakantah Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Deliserdang.
Pada 15 Juni 2020 lalu, Hiskia dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Samosir sebagai saksi karena tersandung kasus Areal Penggunaan Lahan (APL) di Hutan Tole Samosir.
Pemanggilan Hiskia sebagai saksi karena pada saat kasus terungkap dirinya masih menjabat sebagai Kakantah Kabupaten Samosir. bem
