TOPIKONLINE.CO.ID – Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) bersama TNI dan Polri menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam penanganan situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua. Komitmen tersebut disampaikan usai rapat koordinasi yang berlangsung selama sekitar dua setengah jam di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin dan dihadiri perwakilan TNI serta Polri, di antaranya Astamaops Polri Komjen Fadil Imran dan Kababinkum HAM TNI Laksamana Muda TNI Farid Ma’ruf.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin mengatakan, pemerintah mengapresiasi langkah TNI dan Polri yang selama ini menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan dalam menjalankan tugas di Papua.
“Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri atas kerja-kerja yang dilakukan selama ini yang sudah menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar, sebagai landasan dalam kerja-kerja penegakan hukum maupun menjaga keamanan di Papua,” ujar Mugiyanto.
Menurutnya, situasi di Papua merupakan persoalan yang kompleks sehingga penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa.
“Penanganan di Papua membutuhkan keterlibatan dan konsensus semua pihak, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun partai politik, untuk bersama-sama mencari penyelesaian strategis dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia,” kata dia.
Mugiyanto juga mengungkapkan bahwa KemenHAM memberikan apresiasi atas respons aparat terhadap sejumlah kasus kekerasan di Papua, termasuk penanganan kasus meninggalnya pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat.
“Kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa aparat penegak hukum responsif. Bila ada persoalan-persoalan terkait kekerasan atau tindak pidana, ditangani secepatnya. Itu menjadi komitmen kami dan sudah kami lakukan,” ujarnya.
Selain persoalan keamanan, pemerintah juga menyoroti kondisi pengungsi di Papua. KemenHAM dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan lintas kementerian dan lembaga untuk membahas langkah penanganannya.
“Ada banyak pengungsi di Papua. Data yang sampai kepada kami menyebutkan sekitar 122 ribu pengungsi. Kami ingin memastikan negara hadir dan persoalan pengungsi dapat ditangani dengan baik melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga,” ucap Mugiyanto.
Sementara itu, Kababinkum HAM TNI Laksamana Muda TNI Farid Ma’ruf menegaskan bahwa TNI berkomitmen menjaga hak-hak dasar masyarakat Papua dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Tentunya kita berkomitmen untuk menjaga hak dasar dari seluruh warga Papua dan juga kesejahteraan masyarakat di Papua. Dalam pelaksanaan tugas, prajurit selalu dibekali aturan hukum sebagai dasar pelaksanaan tugas,” tutur Farid.
Ia berharap masyarakat terus mendukung upaya menjaga keamanan dan pembangunan di Papua serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar.
“Kita berharap jangan sampai ada disinformasi yang menimbulkan keresahan maupun memecah persatuan. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Papua,” jelasnya.
Astamaops Polri Komjen Fadil Imran menegaskan Polri mendukung penuh pembangunan di Papua dengan menciptakan situasi keamanan yang kondusif.
“Polri mendukung sepenuhnya pembangunan di Papua. Salah satu fondasi pembangunan adalah keamanan. Karena itu kami terus menciptakan situasi kamtibmas agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan pembangunan,” ujar Fadil.
Menurutnya, dalam menjalankan penegakan hukum, Polri tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Polri telah memiliki Perkap Nomor 8 Tahun 2009 terkait prinsip dan implementasi HAM dalam tugas kepolisian. Polri hadir untuk melindungi seluruh warga sekaligus melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini yang terus kami evaluasi ke depan,” ungkapnya.
Menutup konferensi pers, Mugiyanto kembali menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM telah menjadi komitmen bersama antara Kementerian HAM, TNI, dan Polri melalui nota kesepahaman yang telah dijalankan.
“Sudah ada komitmen dari teman-teman TNI dan Polri untuk memastikan hak asasi manusia menjadi panduan dalam kerja-kerja di semua tempat, termasuk di Papua. Kami juga telah memiliki MoU dengan Polri dan TNI yang terus dijalankan melalui berbagai penguatan dan pelatihan HAM,” tegasnya.
Menanggapi usulan pembentukan tim investigasi baru terkait sejumlah kasus di Papua, Mugiyanto menyatakan saat ini belum diperlukan karena mekanisme yang ada masih berjalan.
“Proses tersebut sedang ditangani secara menyeluruh sehingga belum ada kebutuhan untuk membentuk tim investigasi baru,” sebut Mugiyanto.
Komjen Fadil Imran juga menyampaikan pandangan serupa.”Saya kira tidak perlu membentuk tim tambahan. Kolaborasi antara TNI dan Polri di lapangan dalam konteks penegakan hukum sudah berjalan dengan baik melalui Satgas Operasi Damai Cartenz dan Satgas Gakkum. Kalau ditanya soal waktu, tentu semua kita ingin prosesnya cepat,” pungkas Fadil.
