Jakarta,Topikonline.co.id– Pemasyarakatan Indonesia bersiap memasuki usia ke-62 pada 27 April 2026 dengan membawa pesan kuat: kerja nyata dan pelayanan prima. Momentum Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-62 tak sekadar seremoni, tetapi menjadi panggung evaluasi kinerja sekaligus peneguhan komitmen integritas di seluruh lini, dari pusat hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata Pelayanan Prima”, peringatan tahun ini diarahkan untuk mempertegas peran strategis Pemasyarakatan dalam membina dan mengembalikan Warga Binaan agar kembali menjadi individu produktif di tengah masyarakat.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan rangkaian HBP Ke-62 akan diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. “Kami akan menggelar bakti sosial berupa pengobatan gratis bagi sekitar 5.000 masyarakat, penyaluran bantuan sosial, hingga pameran produk UMKM hasil karya Warga Binaan secara nasional,” ujarnya.
Tak berhenti pada kegiatan seremonial, Pemasyarakatan juga mendorong program pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga. Sebagian penghasilan Warga Binaan akan dialokasikan sebagai bantuan usaha bagi keluarga mereka. Langkah ini dinilai strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat ikatan sosial pasca pembebasan.
Di tengah dinamika global yang kian kompleks, Mashudi juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai langkah antisipatif. Seluruh jajaran diminta memanfaatkan lahan yang tersedia, baik di lingkungan rumah maupun UPT, guna mendukung ketersediaan pangan secara mandiri.
“Ketahanan pangan bukan sekadar program tambahan, tetapi kebutuhan strategis yang harus mulai dibangun dari sekarang,” tegasnya.
Di sisi lain, Mashudi memberikan apresiasi kepada 627 UPT Pemasyarakatan yang dinilai telah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Namun, ia mengingatkan capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran berpuas diri.
“Capaian ini harus dipertahankan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan,” katanya.
Menghadapi kemungkinan perubahan pola kerja seperti Work from Anywhere (WFA) atau Work from Home (WFH), Mashudi juga menekankan pentingnya kesiapan data dan sumber daya manusia. Ia meminta agar pembagian tugas dirancang secara matang agar operasional tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas layanan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tugas Pemasyarakatan bukan sekadar menjaga, tetapi membina dan membekali Warga Binaan dengan keterampilan hidup. “Ini adalah amanah mulia. Petugas harus memastikan Warga Binaan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif,” pungkasnya.
Dengan berbagai program dan penguatan komitmen tersebut, HBP Ke-62 diharapkan menjadi titik tolak transformasi Pemasyarakatan menuju sistem yang semakin humanis, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.
