Jakarta,Topikonline.co.id – Upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera memasuki babak penting. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menggelar rapat koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Dalam paparannya, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Satgas PRR menegaskan komitmen TNI dalam seluruh tahapan penanganan bencana. Mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, TNI disebut hadir secara konsisten dan berkesinambungan.
“Keterlibatan TNI tidak bersifat temporer, melainkan berkelanjutan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” tegas Richard.
Ia menjelaskan, hingga saat ini TNI terus mengerahkan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk membantu penanganan berbagai bencana, termasuk banjir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam waktu terakhir. Dukungan tersebut mencakup evakuasi warga, distribusi logistik, hingga pemulihan infrastruktur dasar guna mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat terdampak.
Tak hanya di garis depan saat darurat, TNI juga terlibat aktif dalam berbagai satuan tugas percepatan pemulihan. Di antaranya Satgas Jembatan yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan akses penghubung, serta Satgas Koala yang menangani normalisasi sungai. Selain itu, satuan tugas lainnya mengerjakan pembersihan lumpur, pembukaan akses jalan, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), hingga mendukung pemulihan sosial dan ekonomi warga.
Menurut Richard, keterlibatan menyeluruh tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui TNI yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan kemampuan mobilisasi cepat, dukungan logistik, serta jaringan satuan hingga wilayah terpencil, TNI berupaya memastikan setiap program rehabilitasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Rapat koordinasi ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas lembaga. DPR RI, pemerintah, dan TNI diharapkan mampu menghadirkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah di masa mendatang.
Lebih dari sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera diarahkan untuk membangkitkan kembali harapan masyarakat. Dengan kolaborasi nasional yang solid, rekonstruksi diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah, tetapi juga membangun fondasi kehidupan yang lebih kuat dan tangguh ke depan.
