TANGERANG,Topikonline.co.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi tak sekadar berbenah. Tahun 2026 dijadikan titik loncat untuk mengunci arah baru transformasi kelembagaan melalui optimalisasi layanan dan infrastruktur, demi mewujudkan ekosistem digital keimigrasian yang terintegrasi, modern, dan berdaya saing global.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 di Tangerang, Kamis (22/1/2026), yang mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian.” Forum ini menjadi ruang konsolidasi strategis Imigrasi untuk menjawab tantangan zaman sekaligus mengawal prioritas nasional.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, menegaskan bahwa capaian Imigrasi hari ini adalah hasil proses panjang—bukan kerja instan. Karena itu, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri.
“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem ini mempercepat dan mempermudah perlintasan. Hampir dua tahun kita membangun integrasi lintas kementerian dan lembaga hingga akhirnya terwujud. Jangan pernah lelah memperbesar peran institusi. Kalau bisa, Imigrasi harus menjadi role model bagi lembaga lain,” tegas Silmy.
Digitalisasi Layanan, Modernisasi Gerbang Negara
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menyebut 2026 sebagai momentum krusial penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi. Fokus diarahkan pada digitalisasi layanan dan modernisasi infrastruktur di pintu-pintu masuk negara.
“Tahun ini kami menargetkan modernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Mulai dari penambahan unit autogate di bandara dan pelabuhan laut, penguatan fasilitas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan kualitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT),” ujar Yuldi.
Tak berhenti pada teknologi, Imigrasi juga mulai mendorong sustainable business process dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), termasuk penggunaan panel surya di sejumlah wilayah operasional.
Garda Terdepan Lawan TPPO dan TPPM
Di sisi lain, penegakan hukum diposisikan sebagai pilar strategis. Imigrasi memperkuat peran sebagai garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Langkah konkret ditempuh melalui penguatan program Desa Binaan untuk edukasi masyarakat, penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor guna mendukung iklim investasi, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi.
- Tata Kelola Diperkuat, Struktur Baru Disiapkan
Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia, menyoroti meningkatnya beban kerja keimigrasian yang menuntut penguatan tata kelola organisasi. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembentukan struktur baru.
“Kami akan mengusulkan penambahan satu direktorat yang fokus pada sistem dan strategi kebijakan keimigrasian. Dengan begitu, perencanaan program ke depan bisa lebih terarah, terukur, dan adaptif,” jelas Asep.
Rakor ini juga diperkaya perspektif eksternal. Sandiman Ahli Madya BSSN Frizka Ferina serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Rudi Syafruddin memberikan pembekalan terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum, guna menjaga integritas data dan ketertiban masyarakat.
Menutup rangkaian kegiatan, Silmy Karim kembali menegaskan pesan kunci transformasi Imigrasi.
“Sesuai arahan Menteri, Imigrasi harus memperkuat ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur. Kita wajib berada di garis depan pencegahan TPPO dan TPPM. Pengakuan internasional yang diraih pada 2025, termasuk dari Skytrax yang menempatkan layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sebagai terbaik ke-10 dunia, harus menjadi pemacu untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
