TOPIKONLINE.CO.ID, Jakarta – Kaget bukan kepalang. Seorang pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, dibuat bingung sekaligus geram saat hendak mengurus SIM A dan SIM C di Satpas SIM Polres Metro Depok.
Pasalnya, biaya tes kesehatan mendadak melonjak dari Rp35 ribu menjadi Rp50 ribu, tanpa sosialisasi yang jelas.
Tak berhenti di situ, pemohon juga diwajibkan membayar dua kali tes kesehatan dan dua kali psikotes, meski hanya satu orang dan dilakukan dalam waktu bersamaan untuk SIM A dan C. Padahal, selama ini praktik yang berlaku cukup satu kali tes kesehatan dan psikotes untuk dua SIM sekaligus.
“Kenapa sekarang harus bayar dua kali untuk kesehatan dan psikotes, padahal saya satu orang dan bikin dua SIM sekaligus? Sebelumnya tidak seperti ini,” keluh seorang wanita muda warga Jakarta Selatan, Sabtu (3/1/2025).
Ia mengaku terpaksa merogoh kocek jauh lebih dalam karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Untuk psikotes saja, ia harus membayar hingga Rp200 ribu, masing-masing Rp100 ribu untuk SIM A dan SIM C.
“Saya keluar uang Rp200 ribu hanya untuk psikotes karena bikin dua SIM. Tidak ada penjelasan sebelumnya,” ujarnya kesal.
Padahal, berdasarkan ketentuan yang selama ini diketahui publik, biaya tes kesehatan dan psikotes untuk pembuatan SIM baru mengacu pada kebijakan Korlantas Polri dengan rincian sebagai berikut:
Tes Psikotes: sekitar Rp100 ribu
Tes Kesehatan Jasmani (Rikkes): Rp35 ribu hingga Rp100 ribu (tergantung lokasi)
Biaya Penerbitan SIM (PNBP):
SIM A: Rp120.000
SIM C: Rp100.000
Belum termasuk biaya asuransi opsional sekitar Rp50 ribu.
Namun, yang menjadi sorotan tajam, tidak ada aturan tertulis yang mewajibkan pemohon membayar dua kali tes kesehatan dan psikotes hanya karena mengurus dua jenis SIM sekaligus.
Bahkan, jika mengacu pada skema sebelumnya, satu kali tes kesehatan dan psikotes sudah cukup karena yang diuji adalah kondisi fisik dan psikologis pemohon, bukan jenis kendaraannya.
Minim Sosialisasi, Publik Jadi Korban
Ketiadaan sosialisasi resmi dari Satpas maupun Korlantas Polri memunculkan tanda tanya besar. Jika memang ada aturan baru atau penyesuaian biaya, seharusnya diumumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan dan kecurigaan di masyarakat.
“Harusnya ada pemberitahuan jelas. Jangan sampai masyarakat merasa diperas secara halus,” ujar pemohon.
Kebijakan yang berubah tanpa sosialisasi berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan membuka ruang ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian, khususnya dalam urusan SIM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.
Kini publik menanti kejelasan: apakah ini benar aturan baru dari Korlantas Polri, atau hanya kebijakan lokal yang membebani pemohon?
topikonline.co.id akan terus menelusuri dan mengawal persoalan ini. (Mirza)
