TOPIKONLINE.CO.ID – JAKARTA: Integrasi sistem keimigrasian, bea cukai, kesehatan, hingga karantina dalam sistem All Indonesia diharapkan menjadi katalis positif bagi pertumbuhan industri wisata.
Mulai 1 Oktober mendatang, pemerintah resmi menerapkan sistem All Indonesia di seluruh bandara, pelabuhan penumpang internasional, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk mempermudah proses kedatangan penumpang maupun awak sarana pengangkut yang masuk ke Indonesia.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan, data yang diinput penumpang tidak diproses secara terbuka dan langsung masuk ke sistem back end melalui jalur private yang aman.
Distribusi data keseluruh kementerian/ lembaga terkait dilakukan melalui koneksi private imigrasi, bukan jaringan publik.
“Dengan mekanisme ini, kerahasiaan dan keamanan data pribadi tetap terjaga, sekaligus memastikan hanya instansi berwenang yang bisa mengaksesnya,” ujar Menteri Agus, Jumat (26/9/2025).
All Indonesia tidak hanya tersedia di aplikasi, tetapi juga versi web. Menurut Menteri Agus, kendala tertentu pada aplikasi atau device yang digunakan dapat dengan mudah diatasi.
Menteri Agus menjelaskan, integrasi bakal memudahkan wisatawan mancanegara agar tak perlu lagi mengisi formulir terpisah di setiap pos pemeriksaan.
“Data yang sudah diinput melalui aplikasi akan otomatis terbaca oleh seluruh instansi terkait, sehingga mempercepat alur pemeriksaan di bandara maupun pelabuhan,” katanya.
Dengan begitu, wisatawan mancanegara mendapat pengalaman masuk ke Indonesia yang lebih cepat, transparan, dan nyaman. Nah, hal ini mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di kawasan regional.
Sejalan dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata Indonesia (ASITA) Budi Ardiansjah berharap sistem ini dapat mencatat data kunjungan wisatawan dengan baik. Dus, ke depannya angka kunjungan wisatawan dapat tersaji secara real-time.
Ia juga optimistis masalah keamanan tak akan menghambat dampaknya.
“Tidak ada data-data yang terlalu privasi. Hanya yang dipertanyakan kenapa WNI juga harus mengisi, tidak seperti negara lain yang lebih memberikan keleluasaan bagi warga negaranya,” katanya, Jumat (26/9/2025). (Amin)
