Topikonline.co.id, Jakarta — Lima belas tahun sudah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) hadir sebagai garda koordinasi pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Lahir dari kesadaran bahwa perbatasan bukan sekadar garis di peta, tetapi wajah terdepan bangsa, BNPP hadir untuk memastikan kedaulatan negara tidak lagi identik dengan wilayah “3T” — terdepan, terluar, dan tertinggal.
Selama satu setengah dekade, banyak capaian yang patut diapresiasi. Puluhan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) megah berdiri di berbagai titik. Bangunan-bangunan itu jauh lebih representatif dibandingkan milik negara tetangga. Sebuah simbol martabat bangsa yang berdiri kokoh di garis batas.
Namun, pekerjaan belum selesai. Pertanyaan besar kini muncul: apakah kemegahan PLBN benar-benar sudah menular ke masyarakat sekitar? Apakah perbatasan sudah menjadi beranda kemakmuran, atau justru sekadar monumen megah yang sepi aktivitas ekonomi?
Hingga kini, BNPP masih berfungsi sebagai badan koordinasi. Berbagai kementerian dan lembaga dilibatkan—Kementerian PUPR membangun infrastruktur, Kementerian Perdagangan mengatur ekspor-impor, hingga TNI-Polri menjaga keamanan. Namun, koordinasi kerap terbentur ego sektoral. Akibatnya, PLBN berdiri megah, tetapi akses jalan menuju ke sana masih rusak, atau pasar perbatasan tak kunjung hidup akibat rumitnya birokrasi.
Karena itu, diperlukan perubahan paradigma. BNPP harus bergerak lebih dari sekadar mengkoordinasi, menjadi eksekutor dengan kewenangan penuh.
Refleksi 15 tahun BNPP mengingatkan pada tiga hal mendasar:
1. Perbatasan dalam negeri — bukan hanya batas negara, tetapi juga batas antarprovinsi, antarkabupaten, hingga batas wilayah adat. Konflik yang timbul akibat batas yang tak jelas harus diselesaikan cepat, dan BNPP berpotensi menjadi wasitnya.
2. Peran masyarakat adat — mereka adalah penjaga terdepan yang paling memahami wilayahnya. Pemetaan dan pengakuan hukum atas tanah adat menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan sekaligus memastikan keadilan.
3. Transformasi PLBN — dari pos keamanan menjadi pusat ekonomi. Dengan fasilitas yang memadai, regulasi sederhana, dan insentif khusus, PLBN bisa tumbuh sebagai pusat perdagangan lokal dan regional.
Agar punya “taring”, BNPP dinilai perlu diubah statusnya menjadi kementerian. Dengan begitu, ia akan memiliki anggaran langsung, kewenangan eksekusi, dan posisi strategis di kabinet. Isu perbatasan pun akan naik menjadi prioritas nasional, tidak lagi sekadar urusan koordinasi antarinstansi.
Kementerian khusus perbatasan juga akan membuat kebijakan lebih efektif, karena fungsi strategis seperti tata ruang, ekonomi, dan keamanan dapat dikonsolidasikan di bawah satu komando.
Perubahan status BNPP bukan sekadar menambah birokrasi, tetapi langkah berani untuk menjadikan perbatasan sebagai pusat kemakmuran. Dari simbol kedaulatan, menjadi berkah nyata bagi masyarakat.
Selamat ulang tahun ke-15 BNPP. Saatnya perbatasan tidak hanya berdaulat, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia di tapal batas.
Ditulis oleh:ET Hadi Saputra
