TOPIKONLINE.CO.ID – JAKARTA: Kejaksaan Agung (Kejagung) melanjutkan proses pengalihan pengelolaan rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Proses ini merupakan bagian dari transformasi penegakan hukum di Indonesia.
“Pengalihan ini bukan sekadar proses administratif biasa, melainkan titik tolak transformasi penegakan hukum yang lebih integratif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa 22 Juli 2025.
Burhanuddin mengatakan, proses pengalihan Rupbasan ini merupakan tahap kedua. Nantinya, semua sumber daya manusia (SDM) sampai aset Rupbasan akan dikelola oleh Kejagung secara penuh.
Setidaknya, ada 59 Rupbasan yang akan dikelola Kejagung, nanti. Dari total itu, ada 709 pegawai yang akan teralihkan menjadi SDM Kejagung.
Proses ini diharap rampung paling lambat 1 November 2025. Pengalihan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat integritas sistem hukum.
“Bergabungnya para pegawai Rupbasan ke dalam lingkungan Kejaksaan bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi bagian dari transformasi kelembagaan dalam mendukung penguatan fungsi manajemen aset negara,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin berharap pengelolaan Rupbasan ini bisa memaksimalkan penjagaan barang bukti kasus. Dengan begitu, kata dia, penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat akan terjamin di Indonesia. (Amin)
