Jakarta – Belakangan ini, nama Firli Bahuri makin tenar di Republik ini. Pensiunan Polri dengan pangkat terakhir tiga bintang alias Komisaris Jenderal ini tengah menyandang status sebagai tersangka ketika masih menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Efek domino dari status itu membuatnya harus rela dan ikhlas diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK. Legalitas pemberhentian sementara ini rapih dibungkus dengan Keppres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai penggantinya, Presiden kemudian menunjuk Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai pengganti.
Penetapan Firli sebagai tersangka ini dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Statusnya sebagai tersangka ditetapkan setelah dia menjalani proses pemeriksaan atas kasus pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian yang juga politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Pada titik ini, sifat egonya sebagai mantan Jenderal Polisi pun muncul. Dia tak terima dijadikan tersangka oleh para juniornya di kepolisian. Reaksinya untuk melawan penetapan tersangka pun ditunjukkan.
Melalui Kuasa Hukumnya, Ian Iskandar, dia layangkan gugatan praperadilan terhadap Irjen Pol Karyoto sebagai pimpinan teratas Polda Metro Jaya, institusi yang menjadikan dirinya sebagai tersangka.
Firli melalui Ian beralibi, Polda Metro Jaya menetapkan dirinya sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan tapi langsung ke penyidikan. Firli juga menuduh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto sebagai dalang penetapan dirinya sebagai tersangka.
“Memang seperti itu kondisi faktualnya. Kami enggak buat-buat. Nanti secara resmi kami buka di pengadilan, kami bacakan permohonan. Memang seperti itu kok,” kata Ian Senin, (27/11) lalu.
Dirinya berjanji akan mengungkap proses penetapan Firli sebagai tersangka dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang dimulai pada 11 Desember 2023.
“Mulai dari proses awal sampai Pak Firli ditetapkan sebagai tersangka. Biar publik tahu,” jelasnya.
Dikatakannya juga, jika disimak baik-baik, proses penetapan Firli sebagai tersangka ada kejanggalan. Kejanggalan itu, sambung Ian, karena diketahui model laporan kasus Firli adalah laporan tipe A.
Laporan tipe A adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
“Jadi jelas laporan bukan dibuat oleh SYL tapi oleh anggota polisi yang membuat pengaduan masyarakat (dumas). Dan laporan dibuat atas masukan dan petunjuk dari Kapolda Metro Jaya. Ini kami tuangkan dalam berkas praperadilan,” Ian menegaskan.
Secara hukum dan logika, reaksi Firli melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto sah-sah saja. Terlebih itu dilakukan demi menjaga kredibilitas dan integritasnya sebagai pimpinan badan anti korupsi dan pensiunan jenderal polisi bintang tiga.
Dan satu hal lagi, ada opini kuat yang muncul dan menyebut Firli punya nyali mempraperadilankan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto karena mereka berdua satu angkatan di Batalyon Dhira Brata Akpol 1990.
Namun boleh jadi bakal lain ceritanya buat Firli kalau komandan Polda Metro Jaya masih dipegang Komjen Pol Gatot Eddy atau Jenderal Pol Idham Azis yang notabene adalah seniornya di Akpol.
Offside
Secara hukum, praperadilan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sudah mengalami beberapa kali perubahan. Pasal 77 KUHAP mengatur mengenai praperadilan, yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar diperiksa apakah penyidikan atau penuntutan terhadap dirinya telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta apakah telah terdapat tindak pidana yang cukup bukti.
Selain itu, Pasal 78 KUHAP juga menjelaskan bahwa permohonan praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau orang yang merasa hak-haknya dilanggar akibat tindakan penyidik atau penuntut umum.
Dan sini, Firli merasa haknya dilanggar alias offside karena tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang dalam versinya sudah menjadikannya tersangka tanpa proses penyelidikan.
Pernyataan Ian Iskandar yang menyebut kejanggalan penetapan Firli sebagai tersangka tanpa proses penyelidikan di berkas praperadilan pun sah-sah saja. Itu memang haknya Firli Bahuri sebagai warga negara dalam dalam sebuah proses hukum. Tapi sebagai kuasa hukum tersangka, sebaiknya Ian juga jangan pernah lupakan bunyi Pasal 184 KUHAP.
Soalnya, pada pasal tersebut sudah ditegaskan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti dan sebelumnya sudah pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi. Sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau petunjuk.
Dan secara de facto, Firli Bahuri sudah melewati proses itu di Bareskrim Polri sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
Karena semua itulah Irjen Pol Karyoto pun tenang-tenang saja ketika diminta tanggapannya tentang gugatan praperadilan Firli Bahuri.
“Ya itu kan hak dia setelah ditetapkan tersangka. Dan sah-sah saja,” ujar Kapolda Karyoto santai kepada wartawan di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, (25/11) lalu.
Pun begitu, dirinya juga tegas mengatakan bahwa sebagai institusi, Polda Metro Jaya sudah siap dan tak gentar untuk menghadapi gugatan praperadilan Firli Bahuri.
“Secara organisasi kita lengkap semuanya. Jadi ayo main, kita,” dia berujar.
Direktur Penyelidikan di-Bypass
Setelah mengupas kans dan peluang duel praperadilan Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri versus Irjen Pol Karyoto, kini coba beralih ke soal kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Pada Senin, 27 November 2023 lalu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menggelar jumpa pers dan menyampaikan kabar bahwa penanganan kasus di Kementerian Pertanian (Kementan) sebenarnya sempat mandek hingga 3 tahun lamanya.
Alex – demikian sapaan akrabnya menyebut, kasus dimaksud yakni kasus dugaan pemerasan di Kementan dengan tersangka mantan Menteri Pertanian (Mentan) SYL.
Kasus dimaksud itu berawal dari laporan pengaduan masyarakat (dumas) pada 2020. Pada tahun yang sama, terangnya, pimpinan telah memberikan disposisi agar laporan itu ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
Namun Alex menyebut, disposisi itu tak kunjung ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) oleh Kedeputian Penindakan.
“Kami betul-betul blank, tidak tahu bahwa ternyata tahun 2020 itu ada laporan masyarakat,” ujarnya.
Pada perjalanannya, sprinlidik kasus SYL itu lalu diterbitkan pada awal 2023. Politisi Nasdem itu pun diperiksa dalam tahap penyelidikan pada sekitar Juni 2023.
Pada saat pemeriksaan itu, Kedeputian Penindakan KPK telah dipimpin oleh Plt. Deputi Penindakan, yakni Direktur Penyidikan Asep Guntur. Sebelumnya, dari 2020 sampai dengan sekitar Maret 2023, Deputi Penindakan dijabat oleh Irjen Pol Karyoto sebelum diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya hingga sekarang.
Sampai di sini, pernyataan Alex tak cuma sekadar didengar. Semua info yang disampaikannya memang berdasarkan data base KPK. Pun begitu, ada satu pertanyaan yang rasanya mungkin cukup menggelitik buat semua pernyataan Alex.
Dia mengatakan ada pengaduan masyarakat (dumas) pada 2020 dan pimpinan sudah memberikan disposisi agar laporan itu ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
Namun kata Alex, disposisi itu tak kunjung ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) oleh Kedeputian Penindakan.
Inilah pernyataan yang sejujurnya bikin bingung jika disimak baik-baik. Apakah sprinlidik wajib dikeluarkan oleh Kedeputian Penindakan? Padahal di KPK ada Direktur Penyelidikan yang dipimpin seorang jenderal polisi bintang satu.
Apakah ini berarti Direktur Penyelidikan di-bypass tak dianggap dan tak dilibatkan menangani kasus yang masuk?
Tapi Alex yang pada jumpa pers ketika itu terlihat sangat percaya diri tak sungkan membuat pernyataan. Dia menyebut disposisi pimpinan untuk laporan kasus Kementan pada tahun 2020 tak ditindaklanjuti langsung oleh Deputi Penindakan yang saat itu dijabat Irjen Pol Karyoto ke tahap penyelidikan.
Kasus ini baru naik ke penyelidikan pada 2023. SYL pun diperiksa pada tahap penyelidikan sekitar Juni 2023. Dan bulan September 2023, KPK resmi menaikkan kasus Kementan ke tahap penyidikan dan menetapkan SYL sebagai tersangka kasus tersebut.
Irjen Pol Karyoto sendiri terlihat enggan berkomentar banyak saat topikonline.co.id mengonfirmasi pernyataan Alexander Marwata. Dia cuma mengatakan pada tahun 2021 wabah pandemi Covid-19 sedang gila-gilanya. Hampir semua lembaga dan instansi, baik pemerintah maupun swasta terganggu kinerjanya dan menerapkan work from home (WFH) atau kerja dari rumah.
“Tahun 2021 Covid-19 sedang keras-kerasnya. Banyak korban jiwa. Force majeure ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja orang di semua lini, termasuk di KPK. Ini yang seperti dilupakan dan tidak dinyatakan,” kata Irjen Pol Karyoto di ruang kerjanya, Kamis, (30/11).
“Terserah orang mau berkata apa. Saya santai saja karena merasa sekaligus menyadari tidak melakukan kesalahan apapun selama bertugas di KPK,” sambungnya lagi sembari tersenyum.
Kebenaran Cuma Milik Allah SWT
Untuk diketahui, saat ini juga terungkap kasus pemerasan oleh SYL bukan satu-satunya kasus yang diduga terjadi di Kementan. KPK mengonfirmasi juga tengah melakukan penyelidikan terhadap dua kasus lain di kementerian tersebut, yakni kasus pengadaan sapi dan hortikultura.
Sebelumnya, Firli Bahuri juga sempat menyinggung mandeknya kasus di Kementan itu. Hal tersebut diungkapnya sebelum resmi menyandang status tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL.
Saat itu, Firli terang-terangan mengindikasikan bahwa tindak lanjut laporan dumas pada 2020 tidak kunjung diketahui pimpinan sejak era Karyoto sebagai Deputi Penindakan.
“Sampai tanggal 16 Januari 2023 tidak ada perkara SYL yang masuk ke pimpinan, walaupun ada di dumas disampaikan Deputi Penindakan. Waktu itu Deputi Penindakan-nya Kapolda Polda Metro Jaya sekarang. Itu yang perlu kita tanya,” kata Firli saat konferensi pers, Selasa (14/11) silam.
Firli Bahuri juga berani mencetuskan bahwa Irjen Pol Karyoto mendiamkan pengaduan masyarakat di KPK saat menjadi Deputi Penindakan dan Eksekusi.
Aduan yang didiamkan itu, kata Firli, terkait dugaan penyelewengan pengadaan sapi di Kementan saat dipimpin SYL.
Hal itu disampaikan Firli saat menjawab pertanyaan terkait kabar kasus dugaan penyelewengan pengadaan sapi di Kementan. Firli awalnya menjelaskan kronologi pengusutan kasus pemerasan SYL di Kementan hingga ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya ingin sampaikan bahwa perkara SYL yang kita tangani sekarang adalah berdasarkan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh warga masyarakat ke KPK pada bulan November 2022,” ujarnya.
“Selanjutnya dilakukan telaah dan dilakukan penerbitan surat perintah penyelidikan atas nota dinas Deputi Penindakan pada tanggal 16 Januari 2023 atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara tahun 2019-2023,” sambungnya.
Firli mengatakan, kasus itu lalu diekspos pada 13 Juli 2023. Hasilnya, terus Firli, KPK menaikkan status kasus itu ke tingkat penyidikan.
“Surat perintah penyidikan terbit pada tanggal 26 September 2023 di mana sudah disampaikan beberapa waktu lalu terkait dengan Saudara SYL,” jelas Firli.
Firli lalu mengatakan ada aduan masyarakat terkait kasus lain yang diduga melibatkan SYL. Hal itu, katanya, terungkap lewat catatan persuratan yang diterima KPK.
“Dari catatan persuratan ada perkara dugaan penyelewengan pengadaan sapi yang diterima oleh Dumas itu sekitar Januari 2021,” ujar Firli.
Namun, kata Firli, pimpinan KPK sempat tidak mengetahui adanya kasus itu karena tidak ada laporan yang disampaikan oleh Irjen Pol Karyoto, yang kala itu menjabat Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Pertanyaannya kembali lagi, di mana dan ke mana peran Direktur Penyelidikan KPK di kasus tersebut? Kenapa terkesan di-bypass langsung oleh pimpinan KPK ke Irjen Pol Karyoto dalam kapasitasnya sebagai Deputi Penindakan kala itu.
Yah, manusia memang tidak ada yang sempurna. Dan dari sudut pandang Islam, kebenaran dan kejujuran itu memang cuma datang dari Tuhan. Alhaqqu mirrabbik. Kebenaran itu hanya milik Allah SWT sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 144-147.
Jadi jelas, buat seorang Firli Bahuri yang kini jadi tersangka kasus pemerasan, semua yang menimpanya itu anggap saja sebagai ujian terbesar dari Allah SWT.
Sebagaimana tertuang dalam firmannya di Surat Al Baqarah ayat 286, “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan dia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. Bembo
