Jakarta, topikonline.co.id – Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengembangkan grand design sistem informasi dan pelaporan bela negara. Hal ini dilakukan untuk mempermudah Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan secara akurat dan real-time.
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksda TNI Achmad Djamaludin mengatakan, pengembangan grand design sistem ini dikarenakan hingga saat ini pelaksanaan dan pengelolaannya masih belum seragam alias masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing kementerian dan lembaga sehingga implementasi dari Nawacita Kabinet Kerja Jokowi-JK dirasakan masih belum maksimal.
“Lokakarya ini akan menjadi wadah tata kelola informasi bela negara yang dapat dimanfaatkan semua pihak sesuai standar baku yang telah ditetapkan. Sistem informasi ini nantinya membantu menyajikan informasi yang akurat dan real-time guna pengambilan keputusan oleh Presiden,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksda TNI Achmad Djamaludin saat membuka Lokakarya Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Aksi Bela Negara 2019 di Hotel Mercure Convention Centre (24/7/2019).
Lebih lanjut dikatakan Djamaludin, bahwa ada empat sasaran yang menjadi target dari pelaksanaan lokakarya ini, yaitu terciptanya grand design pengembangan sistem informasi dan pelaporan bela negara, terdigitalisasinya modul dan perangkat pendidikan bela negara, tersedianya dokumen aplikasi dan terakhir terbentuknya cluster diskusi interaktif terkait program.
Sementara itu ketua panitia pelaksana, Brigjend TNI Syachriyal E. Siregar S.E mengharapkan lokakarya ini akan mempersamakan persepsi dalam dalam hal pelaporan bela negara berbasiskan sistem informasi.
”Sesuai dengan strategi implementasi bela negara yang mensinergikan pentahelix dari unsur-unsur dalam negara/masyarakat, lokakarya ini pun melibatkan pihak tidak terbatas. Jadi tidak hanya Kementerian/Lembaga saja tapi juga stakeholders terkait termasuk pihak swasta,” katanya.
Pada kesempatan itu, dia juga meminta bela negara jangan dipahami sebagai konsep wajib militer. Tetapi soal menanamkan rasa rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan. Yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sesuai kapasitasnya masing-masing.
“Masyarakat juga jangan memahami program bela negara sebagai program yang diperuntukkan pihak tertentu saja. Ini urusan semua warga negara,” pungkas Syachriyal. [Adang]
