Jakarta – Terkait dengan penetapan hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang akan digelar pada Jumat (28/6) yang akan datang, Mabes Polri mengimbau masyarakat agar tidak melakukan demonstrasi.
“Sebab PHPU yang berjalan di Mahkamah Konstitusi selama ini, sudah dilakukan secara konstitusional,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, kepada wartawan, di kantornya, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Menurutnya, masyarakat bisa langsung melihat perkembangannya itu melalui siaran langsung pada media televisi, di rumah masing – masing.
Sementara di areal gedung MK (Jalan Medan Merdeka Barat) saat ini, lanjutnya, merupakan daerah steril, dan tidak diperkenankan untuk digunakan aktifitas masyarakat seperti demonstrasi atau melakukan penyampaian pendapat di muka umum atau publik.
“Ini atas dasar pertimbangan kejadian kerusuhan 21-22 Mei lalu,” jelasnya.
Dikatakan, informasi soal demo sudah didapatkan dari media sosial. Namun dari Polda Metro masih belum mendapat surat pemberitahuan dari beberapa pihak yg akan melakukan kegiatan demo atau menyampaikan aspirasi di beberapa wilayah di Jakarta.
“Mabes Polri sdh mengimbau untuk tidak melakukan mobilisasi masa, pada tanggal 26-28 Juni maupun pasca penetapan pada tanggal 29 Juni. Bahwa seluruh tahapan PHPU di MK itu sudah dilakukan secara konstitusional,” tegasnya. @fernang
