Jakarta,Topikonline.co.id – Drama politik di pucuk pemerintahan Indonesia memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Gibran mendatangi Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah menyerahkan surat tersebut, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu langsung meninggalkan kompleks parlemen sekitar pukul 11.36 WIB.
Proses penyerahan surat berlangsung singkat. Kedatangan dan kepergian Gibran di tengah sorotan politik nasional sontak menjadi perhatian publik.
Kabar pengunduran diri ini sebelumnya dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Kepada BBC News Indonesia, Rabu (11/11), Budi Arie membenarkan informasi bahwa Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“Betul,” ujarnya singkat.
Pengunduran diri tersebut disebut telah lebih dahulu disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11). Associated Press juga melaporkan Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Prabowo sebelum menyampaikan surat kepada pimpinan MPR.
Dikepung Polemik Dokumen Pendidikan
Langkah Gibran mundur berlangsung ketika polemik persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonan Pilpres 2024 masih menjadi persoalan hukum dan politik.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 dan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 menjadi bagian penting dari kontroversi tersebut. Persoalan dokumen pendidikan dan penyetaraannya menjadi salah satu dasar yang dipersoalkan sejumlah pihak terkait pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.
Situasi semakin kompleks setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11) dan dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna, Kamis (12/11).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan jumlah 120 anggota telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan HMP yang ditentukan undang-undang.
Langkah tersebut merupakan proses politik dan konstitusional yang dapat berlanjut ke tahapan penyelidikan khusus hingga mekanisme pemakzulan apabila persyaratan dan dasar hukumnya terpenuhi.
Mundur di Tengah Tekanan Politik
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan besar dalam dinamika pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, persoalan yang semula berkutat pada kontroversi dokumen pendidikan kini berkembang menjadi persoalan serius di parlemen.
Di satu sisi, Gibran disebut telah memilih mengundurkan diri. Di sisi lain, DPR tetap memiliki agenda konstitusional untuk menindaklanjuti usulan HMP yang telah diajukan lintas fraksi.
Perkembangan ini menyisakan sejumlah pertanyaan penting: bagaimana status hukum pengunduran diri tersebut, bagaimana mekanisme pemberhentian Wakil Presiden menurut konstitusi, serta bagaimana kelanjutan proses politik yang telah bergulir di DPR?
Yang jelas, pengunduran diri Gibran menjadi salah satu momentum politik paling menyita perhatian pada November 2026.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut resmi MPR dan keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait surat pengunduran diri tersebut. Sebab, penyerahan surat pengunduran diri tidak serta-merta mengakhiri seluruh proses konstitusional mengenai jabatan Wakil Presiden.
