Jakarta,Topikonline.co.id – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memperkuat pengawasan dan pembenahan internal dengan meluncurkan Pedoman Investigasi Internal melalui program Pintar-Pas (Penguatan Investigasi Internal Pemasyarakatan), yang disahkan pada 30 Oktober 2026.
Langkah ini menjadi upaya Ditjenpas membangun sistem penanganan dugaan pelanggaran yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Pedoman tersebut diharapkan menjadi standar bagi seluruh jajaran dalam melakukan investigasi, mulai dari penanganan laporan, pengumpulan bukti, hingga penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.
Inisiatif ini sekaligus menjadi langkah penting untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara objektif, berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi maupun kepentingan tertentu.
Kepala Subdirektorat Fasilitasi Advokasi dan Investigasi Internal Direktorat Kepatuhan Internal Ditjenpas, Riko Purnama Candra, selaku inisiator menjelaskan bahwa Pintar-Pas dibangun di atas empat prinsip utama, yakni standardisasi, akuntabilitas, responsivitas, dan integrasi.
“Standardisasi diarahkan untuk membangun kesamaan acuan dalam pelaksanaan tugas. Akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap proses dan hasil investigasi. Responsivitas mendorong penanganan laporan secara tepat waktu dan cermat. Sementara integrasi memperkuat koordinasi dan keselarasan tindak lanjut antarunit terkait,” jelas Riko, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, penerapan empat prinsip tersebut diharapkan meningkatkan kualitas investigasi tanpa mengabaikan kerahasiaan proses maupun hak-hak pihak yang terlibat.
Lebih dari sekadar mekanisme pemeriksaan, Pintar-Pas juga diarahkan menjadi instrumen evaluasi organisasi. Setiap temuan investigasi diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan prosedur, memperbaiki sistem pengendalian internal, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran.
“Penguatan investigasi internal melalui Pintar-Pas diharapkan memberikan manfaat bagi perbaikan organisasi. Temuan investigasi menjadi evaluasi untuk mengenali kelemahan prosedur, memperbaiki pengendalian internal, dan mencegah terulangnya pelanggaran,” tegasnya.
Pengesahan pedoman ini merupakan bagian dari dukungan terhadap 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta sejalan dengan Asta Cita Presiden RI. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari semangat Dua Tahun Gerak Nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi birokrasi dan penegakan hukum menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, keberhasilan Pintar-Pas tidak cukup hanya dengan menerbitkan pedoman. Konsistensi penerapan, komitmen seluruh jajaran, peningkatan kompetensi petugas investigasi, serta evaluasi berkelanjutan menjadi faktor penentu efektivitas program tersebut.
Dengan hadirnya Pintar-Pas, Ditjenpas diharapkan semakin mampu membangun pengawasan internal yang profesional dan berintegritas. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh pelayanan dan pembinaan warga binaan, tetapi juga keberanian organisasi dalam mengungkap, menindak, dan mencegah setiap pelanggaran di tubuhnya sendiri.
