TOPIKONLINE.CO.ID – JAKARTA: Polda Metro Jaya mengungkap tujuh kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan 19 tersangka sepanjang 2026. Kasus tersebut mencakup perekrutan dan pengiriman warga negara Indonesia ke luar negeri hingga eksploitasi anak, Rabu (11/11/2026).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa kepolisian telah menangani 14 laporan polisi terkait TPPO selama 2026. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh perkara yang ditangani sebelumnya dan tujuh perkara hasil pengungkapan melalui program Quick Wins Kapolri.
Kombes Budi menjelaskan bahwa pengungkapan terbaru melibatkan dua satuan penanganan. Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya menangani dua perkara, sedangkan lima perkara lainnya ditangani oleh Polres jajaran.
“Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sepanjang tahun 2026, polisi telah menangani sebanyak 14 laporan, terdiri atas 7 perkara sebelumnya dan 7 hasil perkara pengungkapan dalam program Quick Wins Kapolri, program ke-8 tentang KUHP, KUHAP, dan scientific investigation,” kata Kombes Budi Hermanto, Rabu (11/11/2026).
Selanjutnya, Direktur PPA dan PPO Kombes Rita Wulandari menyampaikan pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam program Quick Wins Kapolri, program ke-8 tentang KUHP, KUHAP, dan scientific investigation. Program pengungkapan tersebut berfokus pada KUHP, KUHAP, dan penyelidikan ilmiah. Total 19 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari tujuh perkara yang berhasil diungkap.
”Dari tujuh pengungkapan tersebut, dua perkara ditangani Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya dan lima perkara ditangani oleh Polres jajaran dengan total 19 tersangka,” ujar Kombes Rita.
Rangkaian perkara yang ditangani polisi melibatkan sejumlah bentuk dugaan perdagangan manusia dan eksploitasi. Modusnya mencakup perekrutan WNI untuk dikirim ke luar negeri serta penempatan pekerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
”Perkara yang diungkap meliputi dugaan rekrutmen ataupun perekrutan dan pengiriman Warga Negara Indonesia ke Rusia, Malaysia, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran ke Slovakia yang tidak sesuai perjanjian, eksploitasi anak buah kapal melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan,” terangnya.
Dari sisi penanganan hukum, kepolisian mencatat dua perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Sementara itu, satu perkara masih berada pada tahap pertama dan empat perkara lainnya masih menjalani proses pemberkasan.
Kombes Rita juga menekankan pentingnya keterlibatan lembaga lain dalam penanganan perkara perdagangan orang. Menurutnya, kepolisian membutuhkan kerja sama dengan LPSK, BP2MI, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
”Kita melihat bahwa kerja menuntaskan tentang TPPO bukan hanya tugas kepolisian semata. Ini merupakan sinergi LPSK, BP2MI, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini juga harus hadir bersama-sama dalam penuntasan,” imbuhnya.
Selain proses hukum, pemulihan kondisi psikologis korban dan keluarga juga menjadi perhatian dalam penanganan kasus TPPO. Dampak yang dialami para korban dinilai membutuhkan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan.
“Secara fakta, proses ini memberikan dampak secara psikologis bagi korban dan keluarga. Ini juga menjadikan perhatian, menjadi prioritas bagi stakeholder yang ada untuk memulihkan psikologis baik itu korban maupun keluarga dari dugaan tindak pidana TPPO ini,” paparnya.
