Breaking news

Sultan Najamudin: Wacana Dua Wapres Bukan Gagasan Baru, Sudah Digulirkan Sejak 2019

83
×

Sultan Najamudin: Wacana Dua Wapres Bukan Gagasan Baru, Sudah Digulirkan Sejak 2019

Sebarkan artikel ini
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan gagasan mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden bukan wacana baru.minggu 22/11/26,Foto:ist

Jakarta,Topikonline.co.id – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan gagasan mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden bukan wacana baru.Ia mengaku telah mengemukakan pemikiran tersebut sejak 2019 sebagai bagian dari refleksi mengenai masa depan sistem kepemimpinan nasional.

Di tengah ramainya perdebatan publik soal ide tersebut, Sultan meminta masyarakat melihat gagasannya secara utuh, bukan semata-mata mengaitkannya dengan dinamika politik yang sedang berkembang.

“Ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada,” ujar Sultan di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Menurut Sultan, gagasan itu berangkat dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah luas, jumlah penduduk besar, serta keragaman suku, budaya, adat istiadat dan persoalan daerah yang membutuhkan perhatian berbeda.

Ia menilai sistem kepemimpinan nasional ke depan perlu terus dipikirkan agar semakin mampu menjangkau seluruh wilayah, memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta memberi ruang lebih besar bagi aspirasi daerah.

“Perlu terus kita pikirkan keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah. Bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi justru agar saling melengkapi,” katanya.

Meski demikian, Sultan tidak mengklaim gagasan lebih dari satu wakil presiden sebagai solusi pasti. Ia justru mendorong wacana tersebut diuji melalui diskusi terbuka, kajian akademis, serta kritik dari para ahli tata negara, akademisi, politisi dan masyarakat.

Menurutnya, perdebatan yang sehat diperlukan untuk mencari model tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakter Indonesia.

Sultan juga mengakui gagasan tersebut terdengar tidak biasa dan berpotensi menuai pro maupun kontra. Namun, ia menilai kritik dan penolakan merupakan bagian wajar dari demokrasi selama ruang dialog tetap terbuka.

Ia menegaskan, wacana tersebut bukan usulan untuk diterapkan saat ini. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam konstitusi sehingga setiap kemungkinan perubahan harus melalui kajian mendalam, mekanisme konstitusional, serta kesepakatan kebangsaan yang luas.

“Jadi tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat. Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi. Sama sekali tidak ada pemikiran ke arah sana,” tegasnya.

Sebagai pimpinan lembaga yang membawa aspirasi daerah, Sultan menyebut dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi masa depan republik, meski menyadari gagasan yang disampaikan belum tentu sempurna.

Ia membuka ruang bagi kritik, masukan, bahkan pemikiran alternatif yang dinilai lebih baik.

Sultan menegaskan, substansi utama dari wacana tersebut bukan soal berapa jumlah wakil presiden yang ideal, melainkan bagaimana Indonesia dapat memiliki pemerintahan yang semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin kuat, serta seluruh masyarakat memiliki kesempatan dan masa depan yang setara.

“Bagi saya, itulah yang jauh lebih penting daripada perdebatan tentang jumlah wakil presiden,” tutup Sultan.

Example 120x600