Ekbis  

Sertifikat Merek Jadi Modal Bank: Pemerintah Buka Era Baru Pembiayaan UMKM Berbasis Kekayaan Intelektual

Topikonline.co.id-Jakarta, 13 Agustus 2025 — Pemerintah resmi membuka babak baru pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): sertifikat kekayaan intelektual (KI) kini bisa dijadikan jaminan pinjaman bank. Terobosan ini diluncurkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam pembukaan IPXpose Indonesia 2025 di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu (13/8).

“Mulai hari ini, sertifikat KI bukan lagi sekadar dokumen pelindungan hak, tapi instrumen finansial yang nyata. Kita catat ini sebagai tonggak sejarah ekonomi kreatif Indonesia,” tegas Supratman.

banner 600x600

Tahap awal program memanfaatkan sertifikat merek sebagai agunan, yang kemudian akan diperluas ke paten, desain industri, dan hak cipta. Implementasinya akan melibatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan regulasi dan teknis berjalan mulus.

Langkah ini lahir di tengah kontribusi sektor ekonomi kreatif yang telah mencapai Rp1.500 triliun terhadap PDB dan menyerap 26,5 juta tenaga kerja pada 2024. Peringkat Indonesia di Global Innovation Index pun melonjak tajam: dari 75 pada 2022 menjadi 54 pada 2024.

Dukungan juga datang dari Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Daren Tang, yang menilai langkah Indonesia sebagai terobosan strategis. “Nilai ekonomi kreatif Indonesia sudah menyentuh USD 90 miliar, sekitar 7% PDB nasional. Dengan kebijakan ini, nilainya bisa melesat lebih tinggi,” ujarnya.

Peluncuran ini menjadi bagian dari IPXpose Indonesia 2025 yang mengusung tema Elevating Indonesia’s IP to the World, menghadirkan IP Talks, Business Matching, Workshop, hingga pameran KI selama 13–16 Agustus.

Selain meluncurkan program pembiayaan, pemerintah juga memperkenalkan “Protokol Jakarta” untuk pengelolaan royalti internasional, menyerahkan WIPO National Award kepada inovator terbaik, dan meluncurkan buku Satu Dekade dalam Angka Kekayaan Intelektual.

Target besar pun dipasang: Indonesia ingin menjadi negara dengan jumlah pendaftaran Indikasi Geografis terbanyak di ASEAN pada akhir 2025.(IWAN)