TOPIKONLINE.CO.ID – JAKARTA – Pemerintah kembali mencatat capaian besar dalam upaya menyelamatkan aset negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali lahan hutan negara seluas 674.178,44 hektare dari tangan 245 perusahaan atau korporasi di 15 provinsi.
Lahan tersebut resmi diserahkan kepada negara dalam pertemuan di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (12/9/2025). Dengan tambahan ini, total kawasan hutan yang dikembalikan kepada negara sejak Satgas dibentuk delapan bulan lalu mencapai 3,32 juta hektare, melampaui tiga kali lipat dari target awal 1 juta hektare.
Dari total tersebut, sekitar 1,5 juta hektare dialokasikan untuk dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) sebagai bagian dari program pemanfaatan ekonomi nasional. Sementara 81.793 hektare lainnya diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
Jaksa Agung Burhanudin, Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya soal penguasaan kembali aset negara, melainkan juga bentuk keadilan sosial.
“Kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dikuasai segelintir pihak,” ujarnya.
Kementerian Keuangan mencatat, dari hasil penguasaan lahan sebelumnya, potensi nilai aset mencapai Rp150 triliun. Sementara itu, kontribusi langsung terhadap penerimaan negara telah terealisasi melalui:
- Setoran escrow account: Rp325 miliar
- Penyetoran pajak (hingga 31 Agustus 2025): Rp184,82 miliar
- Nilai kontrak: Rp2,34 triliun
- Laba bersih: Rp1,32 triliun
Tambahan penerimaan PBB dan non-PPP: Rp1,21 triliun (per 8 September 2025).
Selain itu, Satgas PKH mengidentifikasi masih ada 4,26 juta hektare kawasan hutan yang dipakai untuk aktivitas pertambangan tanpa izin resmi (IPPKH).
Dari hasil verifikasi 51 perusahaan, 14 di antaranya masuk daftar prioritas penertiban. Hingga 11 September 2025, Satgas sudah menguasai kembali lahan tambang milik dua perusahaan:
- PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah dan Timur, Maluku Utara (148,25 ha)
- PT Tonia Mitra Sejahtera di Bombana, Sulawesi Tenggara (172,82 ha).
Total lahan tambang yang dikembalikan mencapai 321,07 hektare.
Ketua Pelaksana Satgas PKH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah, menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari kerja sama lintas kementerian, lembaga, serta dukungan penuh Presiden.
Sebagai tindak lanjut, Presiden telah menandatangani perubahan PP Nomor 24 Tahun 2021, yang menjadi dasar hukum perhitungan dan penagihan denda administratif bagi pelanggar penguasaan kawasan hutan.
Pertemuan di Kejagung itu turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Mirza
