Topikonline.co.id, Jakarta – Sejarah baru tercatat di Gedung DPR RI, Selasa (26/8/2025). Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi ini dinilai sebagai langkah monumental, mengingat haji dan umrah menyangkut hajat hidup jutaan umat Muslim Indonesia.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan perubahan terbesar terletak pada penguatan kelembagaan: dari yang semula berbentuk Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah.
“Penguatan kelembagaan ini mutlak. Penyelenggaraan haji dan umrah harus ditangani oleh kementerian agar lebih terarah, profesional, dan bertanggung jawab penuh kepada jemaah,” tegas Supratman dalam sidang paripurna DPR.
Selain itu, RUU ini juga memperketat pengaturan kuota dan pengawasan, termasuk soal visa non-kuota yang selama ini rawan disalahgunakan. Pemerintah ingin memastikan setiap jemaah berangkat secara legal, aman, dan sesuai aturan.
“Mulai dari pemanfaatan sisa kuota, tambahan kuota dari Kerajaan Arab Saudi, hingga kuota untuk petugas haji kini diatur secara rinci. Tidak ada lagi ruang abu-abu,” tambahnya.
Tak hanya soal kelembagaan, regulasi anyar ini juga membuka jalan bagi terbentuknya ekosistem ekonomi haji dan umrah. Nantinya, satuan kerja baru dengan pola Badan Layanan Umum akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengelola dana, layanan, hingga sistem informasi digital penyelenggaraan haji dan umrah.
Perubahan ini dianggap jawaban atas berbagai kelemahan penyelenggaraan haji sebelumnya—mulai dari pembahasan biaya haji yang sering kontroversial, keterbatasan kuota, hingga keberangkatan umrah mandiri yang kerap bermasalah.
“Penyempurnaan ini harus menjamin pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang lebih aman, nyaman, tertib, dan sesuai syariat. Jutaan calon jemaah menggantungkan harapan mereka pada regulasi ini,” tandas Supratman.
Sebagai catatan, regulasi haji dan umrah di Indonesia memang sudah beberapa kali berubah. Namun, pengesahan RUU terbaru ini diyakini menjadi tonggak penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan dinamika aturan yang terus berkembang di Arab Saudi.
Dengan disahkannya RUU ini, publik kini menanti langkah pemerintah berikutnya: bagaimana kementerian baru haji dan umrah ini bekerja, dan apakah benar dapat memangkas masalah klasik yang selama ini menghantui penyelenggaraan ibadah terbesar umat Islam di Indonesia. (Iwan)
