Jakarta,Topikonline.co id— Momentum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dimanfaatkan pemerintah untuk menegaskan pendekatan humanis dalam sistem pemasyarakatan. Melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), sebanyak 1.506 narapidana beragama Hindu menerima Remisi Khusus (RK) Nyepi, sementara 9 anak binaan memperoleh Pengurangan Masa Pidana Khusus (PMPK), Rabu (19/3).
Dari total tersebut, 4 narapidana langsung menghirup udara bebas setelah memperoleh RK II, yakni remisi yang mengakhiri masa pidana.
Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi hadir bersama anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas DKI Jakarta Heri Azhari, serta Kepala Rutan Cipinang I Gusti Agus Cahyana Putra.
Dalam kesempatan itu, Mashudi membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Ia menegaskan, pemberian remisi bukan sekadar pengurangan masa hukuman, melainkan bagian dari hak warga binaan sekaligus instrumen pembinaan.
“Remisi merupakan bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, disiplin, dan kesungguhan mengikuti program pembinaan,” ujar Mashudi.
Ia menambahkan, kebijakan ini selaras dengan semangat Nyepi bertema “Vasudhaiva Kutumbakam – Satu Bumi, Satu Keluarga”, yang menekankan harmoni, toleransi, dan tanggung jawab bersama.
“Momentum Nyepi harus menjadi titik balik. Warga binaan diharapkan mampu melakukan introspeksi diri dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu,” tegasnya.
Dari 1.506 narapidana penerima RK Nyepi, sebanyak 1.502 orang memperoleh RK I atau pengurangan sebagian masa pidana. Rinciannya, 326 orang mendapat potongan 15 hari, 947 orang selama 1 bulan, 179 orang selama 1 bulan 15 hari, dan 50 orang selama 2 bulan.
Sementara itu, 4 narapidana menerima RK II yang langsung membebaskan mereka. Untuk anak binaan, 9 orang menerima PMPK dengan rincian 8 orang mendapat pengurangan 15 hari dan 1 orang selama 1 bulan.
Wilayah Bali menjadi penyumbang penerima terbanyak dengan 1.090 orang, disusul Kalimantan Tengah 121 orang dan Nusa Tenggara Barat 77 orang. Khusus DKI Jakarta, tercatat 7 narapidana menerima remisi Nyepi.
Mashudi memastikan seluruh penerima telah melalui proses verifikasi ketat, baik administratif maupun substantif.
“Mereka yang menerima remisi adalah warga binaan yang berkelakuan baik dan menunjukkan perkembangan positif selama menjalani masa pidana,” jelasnya.
Selain berdampak pada pembinaan, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara. Pemberian remisi Nyepi 2026 diperkirakan menghemat biaya makan narapidana dan anak binaan hingga Rp1,02 miliar.
Di sisi lain, Rieke Diah Pitaloka menyoroti pentingnya pemenuhan hak sosial warga binaan, termasuk akses terhadap jaminan kesehatan.
“Kami akan mendorong agar warga binaan dapat menjadi peserta BPJS. Ini penting karena keterbatasan anggaran pemasyarakatan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah turut berperan dalam memfasilitasi warga binaan tidak mampu agar mendapatkan perlindungan sosial.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ditjenpas juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu serta meresmikan sarana layanan pembinaan dan keamanan di Rutan Kelas I Cipinang.
Kepala Rutan Cipinang, I Gusti Agus Cahyana Putra, menegaskan langkah ini sebagai bagian dari komitmen peningkatan layanan pemasyarakatan.
“Ini wujud nyata pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana yang terintegrasi dengan keamanan yang kondusif,” ujarnya.
Pemberian remisi Nyepi tidak hanya menjadi simbol keringanan hukuman, tetapi juga harapan baru bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.
