Jakarta,Topikonline.co.id — Rapor kinerja jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi akhirnya dibuka. Hasil evaluasi menunjukkan adanya jarak capaian yang cukup mencolok antarwilayah.
Rapor tersebut dipaparkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakor Pim) Kemenimipas bertajuk “Dari Evaluasi Menuju Aksi” di Hotel Gran Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Di jajaran Ditjen Pemasyarakatan, Jawa Tengah mencatat nilai tertinggi dengan 85,79, disusul Maluku Utara 84,72, Banten 83,22, Bali 82,13, dan Sumatera Utara 82,00.
Sebaliknya, posisi terbawah ditempati Papua dengan 70,11, kemudian Maluku 70,38, Papua Barat 71,85, Aceh 74,17, dan Sulawesi Utara 74,57.
Sementara pada jajaran Ditjen Imigrasi, Bangka Belitung berada di posisi teratas dengan nilai 87,03. Berikutnya Banten 85,35, Jambi 84,05, Nusa Tenggara Timur 83,89, dan DK Jakarta 83,37.
Adapun lima nilai terendah tercatat di Sulawesi Barat 71,35, Papua 72,36, Nusa Tenggara Barat 73,27, Papua Barat 75,06, dan Bengkulu 75,10.
Namun, bagi Agus, angka-angka tersebut bukanlah garis akhir. Rapor evaluasi justru harus menjadi titik awal untuk melakukan pembenahan.
Ia meminta seluruh pimpinan tidak sekadar membawa pulang hasil penilaian, tetapi juga pekerjaan konkret yang harus segera dituntaskan.
“Jangan pulang hanya membawa bahan paparan, bawalah pulang pekerjaan yang harus diselesaikan dan perubahan yang bisa diwujudkan,” tegas Agus.
Pesan tersebut menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif untuk mengukur capaian masing-masing wilayah. Setiap temuan harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, setiap pimpinan dituntut memiliki penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, indikator keberhasilan, serta mekanisme pelaporan yang jelas.
Kini, rapor kinerja telah dibuka. Tantangan berikutnya jauh lebih konkret: membuktikan bahwa angka dalam rapor benar-benar berubah menjadi aksi, perbaikan layanan, dan kinerja yang dirasakan masyarakat.
