Jakarta,Topikonline.co.id– Tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel kian menguat di era digital. Menjawab ekspektasi tersebut, Samsat Ciledug terus membenahi sistem dan mutu layanan, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Keluhan klasik wajib pajak soal antrean panjang, proses bertele-tele, hingga birokrasi yang menyulitkan, menjadi titik tekan evaluasi internal. Kini, orientasi pelayanan difokuskan pada percepatan proses dan kemudahan prosedur tanpa mengabaikan akurasi administrasi.
Kanit Regident Samsat Ciledug, AKP Sri Ernawati, menegaskan bahwa reformasi layanan bukan sekadar slogan. “Kami selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, di antaranya proses yang lebih cepat. Jika ada kendala, kami berikan solusi. Tidak lagi ada istilah mempersulit. Petugas harus humanis dan ramah kepada wajib pajak,” ujarnya, Rabu (18/02/2026).
Menurutnya, sektor pelayanan pajak kendaraan bermotor sangat bergantung pada tingkat kepuasan masyarakat. Karena itu, standar operasional prosedur (SOP) ditegakkan secara konsisten dengan target waktu layanan yang terukur.
Salah satu perubahan signifikan terlihat pada durasi pembayaran pajak tahunan. Proses yang sebelumnya dapat memakan waktu berjam-jam, kini rata-rata diselesaikan dalam waktu sekitar 30 menit. Mulai dari pengambilan nomor antrean, verifikasi dokumen, hingga pencetakan STNK, seluruh tahapan dilakukan melalui sistem terintegrasi berbasis komputerisasi.
Pak Doni, warga Karang Tengah, mengaku merasakan langsung perbedaan tersebut. “Saat membayar pajak kendaraan, saya merasakan perubahan kecepatan waktu yang begitu cepat, termasuk saat perpanjang STNK. Prosesnya tidak lagi berjam-jam, komunikasi petugas ramah, dan budaya melayani benar-benar terasa,” tuturnya.
Ia berharap peningkatan kualitas pelayanan ini dapat terus dipertahankan demi menjaga minat dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu.
Transformasi layanan di Samsat Ciledug tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi digital. Sistem antrean elektronik dan pengelolaan data berbasis komputer membuat alur pelayanan lebih sistematis, sekaligus meminimalkan potensi penumpukan antrean.
Di sisi akuntabilitas, Samsat Ciledug menegaskan komitmen mendukung arahan Gubernur Banten bersama Polri dan Jasa Raharja dalam memberantas pungutan liar (pungli) serta praktik percaloan. Seluruh petugas diwajibkan mengenakan tanda pengenal resmi dan aktivitas pelayanan diawasi melalui kamera pengawas (CCTV).
Transparansi juga diperkuat dengan penyediaan papan informasi tarif resmi di setiap loket pelayanan. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari potensi penyimpangan pembayaran.
Secara akumulatif, perbaikan mutu pelayanan ini berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Kemudahan, kecepatan, dan kepastian prosedur menjadi faktor pendorong utama tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
“Kami tetap melakukan evaluasi berkala. Jika masih ada kelemahan, akan segera diperbaiki. Orientasi kami jelas, pelayanan optimal dengan kepuasan masyarakat sebagai prioritas,” tutup AKP Sri Ernawati.(Mirza)
