Topikonline.co,id, Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Legal Policy Hub sebagai langkah mengakhiri ego sektoral dan tumpang tindih regulasi, Senin (15/9/2025).
Supratman menegaskan, selama ini koordinasi lintas sektor masih lemah sehingga banyak kebijakan berjalan parsial. “Yang membuat kita masih stuck salah satunya adalah ego sektoral. FKK hadir untuk menyatukan dan mengharmonisasi kebijakan agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Fokus awal forum ini adalah sektor pangan yang menjadi penopang utama ekonomi. Berdasarkan data BPS, industri pengolahan pangan menyumbang 15% dari industri manufaktur nasional, menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja, dan mencatat PDB Rp853 triliun pada 2023.
“Melalui penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk, kita bahkan memangkas 143 aturan dari pusat hingga daerah. Ini contoh nyata kebijakan integratif yang memperkuat ketahanan pangan,” jelasnya.
Acara di Graha Pengayoman ini diikuti lebih dari 100 peserta dari kementerian/lembaga, pemda, asosiasi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Forum ini diharapkan menghasilkan policy brief untuk modernisasi pangan, memperluas ekspor, memperkuat UMKM, sekaligus memperkokoh swasembada nasional. (Iwan)
