Jakarta, Topikonline.co.id- Menjelang bulan suci Ramadan, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto turun langsung menyambangi warga Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, dalam agenda munggahan, silaturahmi, dan penyerahan santunan paket sembako kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat, Minggu (16/2/2026).
Kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni jelang Ramadan. Di lokasi yang sarat memori kelam itu, Mugiyanto berdialog dengan keluarga korban Tragedi Mei 1998, termasuk mereka yang kehilangan anggota keluarga dalam peristiwa terbakarnya Mal Klender saat kerusuhan melanda ibu kota pada 1998 silam.
Hadir pula keluarga korban peristiwa 1965, Tragedi Tanjung Priok 1984, serta sejumlah pelanggaran HAM berat lainnya. Pertemuan itu menjadi ruang temu antara negara dan warga yang selama puluhan tahun menanti kepastian.
“Agenda ini merupakan silaturahmi antara pemerintah dan korban serta keluarga korban pelanggaran HAM, sekaligus koordinasi untuk menginformasikan update terkini terkait perjuangan kita dalam mencari keadilan,” ujar Mugiyanto dalam sambutannya.
Negara Mengakui, Pemulihan Dilanjutkan
Dalam kesempatan tersebut, Mugiyanto menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat telah dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Negara, kata dia, telah mengakui dan menyatakan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Beberapa tahun lalu pada era kepemimpinan Presiden Jokowi masalah ini sudah dimulai penyelesaiannya. Kini kami di Kementerian HAM melanjutkan pemulihannya. Salah satu langkahnya adalah pemulihan sosial-ekonomi, lalu dilanjutkan dengan pemulihan lain agar komprehensif,” tegasnya di hadapan para korban.
Pernyataan itu menegaskan pendekatan non-yudisial yang saat ini ditempuh pemerintah, dengan fokus pada pemulihan hak korban, termasuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pendataan ulang kebutuhan riil di lapangan.
Verifikasi Data dan Pendataan Ulang
Mugiyanto juga mengungkapkan bahwa Kementerian HAM tengah melakukan verifikasi terhadap data korban yang sebelumnya telah dihimpun oleh Komnas HAM. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan program pemulihan tepat sasaran.
“Selain verifikasi data, kami juga mulai mendata situasi dan kebutuhan korban pelanggaran HAM berat secara lebih detail,” ujarnya.
Kegiatan silaturahmi dan pemberian bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian HAM dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Paket sembako yang dibagikan diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban menjelang Ramadan.
Dialog dari Rumah ke Rumah
Usai acara, Mugiyanto menyempatkan diri mengunjungi rumah salah satu keluarga korban. Dalam dialog tertutup itu, ia mendengarkan langsung persoalan sosial yang masih dihadapi keluarga korban—mulai dari persoalan ekonomi, akses pendidikan, hingga harapan atas kejelasan penyelesaian kasus.
Langkah jemput bola tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin membangun komunikasi lebih intensif dan personal dengan para korban.
Meski demikian, bagi sebagian keluarga korban, bantuan sosial belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Mereka masih berharap adanya kejelasan hukum, pengungkapan kebenaran secara utuh, serta jaminan ketidakberulangan.
Menjelang Ramadan, pertemuan itu menjadi pengingat bahwa rekonsiliasi bukan sekadar seremoni, melainkan proses panjang yang menuntut konsistensi negara dalam memenuhi hak-hak korban. Pemerintah kini diuji: apakah pemulihan yang dijanjikan akan benar-benar menyentuh akar persoalan, atau kembali menjadi catatan dalam daftar panjang janji yang tertunda.
