Topikonline.co.id, Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas sektor. Kali ini, Kemenkum resmi menandatangani nota kesepahaman (NK) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 11 kementerian dan lembaga negara, Kamis (11/9/2025).
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut langkah ini sebagai strategi penting dalam membangun jejaring kerja nasional yang solid dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Penandatanganan NK hari ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor. Presiden sudah menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak boleh lagi berjalan sektoral, tetapi harus terpadu dan saling melengkapi,” ujar Menkum.
Supratman juga mengingatkan pesan Presiden dalam pidato RAPBN 2026, bahwa arah pembangunan Indonesia harus menuju kemandirian, daya saing, serta APBN yang berimbang pada 2028.

Manfaat Strategis Kolaborasi
Menkum menegaskan kerja sama ini bukan sekadar simbol tanda tangan di atas dokumen. Implementasi nyata di lapangan akan menjadi tolok ukur keberhasilan.
“Kerja sama ini akan menghadirkan manfaat besar, mulai dari kepastian hukum, keterpaduan data, peningkatan kapasitas SDM, respons cepat terhadap isu kebangsaan, hingga penguatan ideologi dan konstitusi,” paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya rencana aksi yang jelas, target terukur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. “Kolaborasi adalah kata kunci. Dengan dinamika global yang begitu cepat, ego sektoral harus ditinggalkan. Mari kita bersama wujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Supratman.
11 Kementerian/Lembaga Terlibat
Adapun instansi yang meneken kerja sama dengan Kemenkum yakni:
- Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Hingga September 2025, Kemenkum tercatat sudah menjalin kerja sama dengan 62 mitra, mulai dari kementerian/lembaga, perbankan, hingga universitas. (Iwan)












