Jakarta,Topikonline.co.id – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat barisan pengawasan internalnya. Pada Senin (23/2/2026), Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto melantik Dr. Masyhudi, S.H., M.H. sebagai Inspektur Jenderal dalam upacara resmi di Jakarta.
Pelantikan pejabat eselon I tersebut dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan perjanjian kinerja, serta pakta integritas bagi para Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Administrator di lingkungan kementerian. Momentum ini menjadi penegasan komitmen Kemendes PDT untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Sebelum dipercaya menduduki kursi Inspektur Jenderal, Masyhudi menjabat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Latar belakangnya di bidang penegakan hukum dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat fungsi audit dan pengawasan di kementerian yang mengelola dana desa bernilai triliunan rupiah tersebut.
Dalam sambutannya, Yandri menekankan bahwa besarnya dana desa dan masifnya program strategis pemerintah yang menjangkau hingga tingkat desa menuntut sistem pengawasan yang kokoh dan progresif.
“Kita butuh pengawasan hebat dan kuat di Kemendes. Desa kita banyak, dana desa besar, ada program Koperasi Desa Merah Putih. Hari ini program Bapak Presiden menyasar ke desa. Kami, saya sama Pak Wamen mohon dukungan Bapak Ibu untuk terus melakukan yang terbaik di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” tegas Yandri di hadapan jajaran pejabat yang hadir, termasuk Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria.
Menurutnya, penguatan Inspektorat Jenderal bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah strategis untuk menutup celah penyimpangan sejak dini. Ia mengingatkan bahwa pengawasan internal harus mampu menjadi “alarm dini” bagi potensi pelanggaran, sekaligus pengawal efektivitas program.
Yandri juga memastikan seluruh mekanisme kerja di Kemendes PDT harus berjalan transparan dan bebas dari praktik pungutan liar. Pengawasan akan diperketat agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
“Tugas Kemendes ke depan semakin kompleks seiring agenda prioritas nasional, termasuk Asta Cita ke-6. Maka perlu tim yang kompak, kebersamaan, dan komitmen kuat. Waktu terus berjalan, tanggung jawab terus menanti,” ujarnya.
Masyhudi, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Adhyaksa Shooting Club (ASC), diharapkan mampu memperkuat fungsi audit, evaluasi, serta pengawasan menyeluruh terhadap seluruh program pembangunan desa dan daerah tertinggal.
Pelantikan ini menjadi sinyal bahwa Kemendes PDT tengah memasang pagar pengawasan lebih tinggi. Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan dana desa, keberadaan Inspektur Jenderal yang berpengalaman di bidang hukum diharapkan menjadi benteng integritas—agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.
