Tangerang,Topikonline.co.id — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menorehkan capaian membanggakan dalam penilaian kualitas pelayanan publik tahun 2025. Dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia melalui Ombudsman Jakarta Raya, Imigrasi Soekarno-Hatta meraih predikat “Sangat Baik” dengan skor 91,06.
Capaian tersebut menempatkan Imigrasi Soekarno-Hatta sebagai peringkat pertama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dalam penilaian kualitas pelayanan publik tahun 2025.
Hasil penilaian itu disampaikan dalam kegiatan Penyampaian Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 (Opini Ombudsman) yang digelar pada Jumat (6/3/2026) di Aula A Lantai 4 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya, Dedy Irsan, memaparkan hasil penilaian terhadap unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta. Ia menyampaikan bahwa pada tahun ini terdapat tiga kantor imigrasi yang berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam penilaian pelayanan publik.
Selain Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, dua kantor lain yang juga meraih predikat serupa yakni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dengan nilai 90,54, serta Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dengan nilai 88,22.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta, Pamuji Raharja, menegaskan bahwa penilaian maladministrasi yang dilakukan Ombudsman memiliki makna penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan imigrasi.
“Penilaian maladministrasi yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya memiliki arti strategis sebagai instrumen pengawasan sekaligus pendorong kebaikan sistem pelayanan publik,” ujar Pamuji dalam sambutannya.
Menurutnya, hasil penilaian tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai evaluasi administratif, melainkan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pelayanan kepada masyarakat.
“Hasil penilaian tersebut hendaknya tidak dipandang sebagai evaluasi administratif, melainkan sebagai dasar untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan publik,” tegasnya.
Penilaian yang dilakukan Ombudsman RI ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan serta meminimalisir potensi maladministrasi.
Dengan capaian tersebut, Imigrasi Soekarno-Hatta diharapkan dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam memberikan layanan keimigrasian yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
