Aceh, Topikonline.co.id – Dua putra terbaik Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) tampil di garis depan penanganan pemulihan pascabencana di Tanah Rencong. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian asal Sumatera Selatan dan Kasat Manggala IPDN Brigjen Pol Ulung Sampurna Jaya asal Lampung.
Di bawah arahan Presiden, Tito Karnavian dipercaya sebagai Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (PRR). Sementara Ulung memimpin Satgas IPDN Kemendagri yang bergerak langsung di wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.
Kehadiran Satuan Tugas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh bukan sekadar simbolik. Mereka membawa misi konkret: memastikan roda pemerintahan daerah tetap berputar, layanan publik kembali berjalan, serta masyarakat terdampak memperoleh kepastian administrasi dan bantuan.
Mendagri menegaskan, pemulihan pascabencana tidak hanya berbicara soal pembangunan fisik. Stabilitas tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar daerah tidak terjebak dalam stagnasi berkepanjangan.
“Pemerintah daerah harus segera bangkit. Administrasi kependudukan, layanan dasar, hingga koordinasi lintas instansi tidak boleh lumpuh terlalu lama,” tegas Tito dalam keterangan resminya.
Di lapangan, Brigjen Pol Ulung Sampurna Jaya memimpin langsung pergerakan praja dan unsur pendukung. Ia memastikan seluruh personel bekerja terukur, terkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta bersinergi dengan unsur TNI-Polri.
“Praja IPDN tidak hanya dilatih teori pemerintahan, tetapi juga ditempa untuk respons cepat dalam situasi krisis. Mereka membantu pendataan warga terdampak, distribusi logistik, hingga percepatan layanan administrasi,” ujar Ulung.
Langkah kolaboratif ini menjadi cermin sinergi pusat dan daerah. Peran IPDN sebagai kawah candradimuka calon pemimpin birokrasi diuji dalam kondisi darurat—di tengah keterbatasan, tekanan waktu, dan kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Bagi masyarakat Aceh, kehadiran Satgas IPDN menjadi angin segar. Pendataan ulang warga, penerbitan dokumen administrasi yang hilang akibat bencana, hingga koordinasi bantuan sosial mulai menunjukkan progres signifikan. Pemerintah berharap masa pemulihan dapat dipangkas tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Kini, dua putra Sumbagsel tersebut berada di jantung penanganan krisis. Mereka bukan sekadar membawa jabatan, melainkan memastikan negara benar-benar hadir saat rakyat paling membutuhkan.
