TOPIKONLINE.CO.ID-JAKARTA — Tubuh partai politik kembali diuji. PDI Perjuangan, salah satu partai terbesar di Indonesia, tengah berada di pusaran sorotan publik setelah dua peristiwa besar beruntun mengguncang citra dan soliditas internal partai berlambang banteng tersebut.
Publik dikejutkan oleh viralnya video proses pemilihan dan penetapan struktur pengurus PDI Perjuangan di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, terlihat sejumlah kader beratribut partai meninggalkan ruang rapat secara serentak. Aksi walkout itu dipicu kekecewaan atas penyebutan nama-nama pengurus yang dinilai sarat konflik dan minim transparansi.
Belum reda polemik internal tersebut, badai kembali menerpa. Pada Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Ia diduga terlibat praktik pemerasan terhadap sejumlah kontraktor dan penyedia jasa infrastruktur.
Dua peristiwa ini dinilai bukan sekadar insiden terpisah, melainkan potret problem struktural partai politik di Indonesia.
Aktivis Perhimpunan Ultra Marhaen (PUM), Nova Andika, menilai rangkaian kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi seluruh partai politik, khususnya PDI Perjuangan. Ia mengaitkannya dengan gelombang demonstrasi mahasiswa dan pemuda yang merebak pada Agustus hingga September 2025.
“Publik masih ingat aksi joget dan pamer kekayaan sejumlah anggota parlemen dari berbagai partai. Itu menyulut kemarahan rakyat kecil akibat kesenjangan ekonomi dan rasa keadilan yang dilukai, bahkan berujung penjarahan rumah pejabat,” kata Nova.
Menurutnya, tuntutan Reformasi Partai Politik telah menjadi agenda nasional 2025 dan masuk dalam gerakan mahasiswa bertajuk SEPULTURA (Sepuluh Tuntutan Rakyat 2025).
Nova, yang juga Formatur Pendiri Baitul Muslimin Indonesia—sayap keagamaan PDI Perjuangan—mengakui bahwa sebagian tuntutan rakyat telah direspons negara.
Beberapa anggota parlemen yang dinilai mencederai rasa keadilan telah dinonaktifkan, dan tuntutan Reformasi Kepolisian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Reformasi Polri.
“Sekarang yang ditunggu adalah keseriusan partai politik. Parpol jangan menunda. Haram hukumnya mengkhianati dan mempermainkan tuntutan rakyat,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Tokoh Jurnalis sekaligus Fungsionaris Senior PDI Perjuangan, Dhia Prekasha Yoeda, dalam Diskusi Akhir Tahun 2025 di Jakarta Selatan, Senin (22/12). Ia mengingatkan agar partai tidak menutup mata terhadap perilaku kader yang menjadi wakil rakyat.
“Parpol jangan hanya sibuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan petugas partai yang duduk di DPR, DPRD, eksekutif, hingga komisaris BUMN dan BUMD,” tandas Yoeda, salah satu tokoh pendiri PDI Perjuangan.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Budayawan Eros Djarot, pengamat ekonomi politik Ferry Latuhihin, dan dimoderatori Lukas Wiarso.
Dalam sikap resminya, Perhimpunan Ultra Marhaen mendesak PDI Perjuangan segera membentuk Tim Adhoc Caretaker Reformasi Partai, yang terdiri dari simpatisan, kader, dan tokoh partai berintegritas.
Tim ini diminta fokus menjalankan Tujuh Agenda Reformasi PDI Perjuangan, mulai dari penegakan kedaulatan anggota, sistem merit berbasis integritas, pembatasan periode kepengurusan, hingga penindakan tegas kader yang terjerat korupsi dan tindak asusila.
“Kami anti Marhaen gadungan. Kami konsisten menyerukan Reformasi Partai Politik,” tegas Nova.
PUM meyakini, jika tujuh agenda reformasi tersebut dijalankan secara sungguh-sungguh, PDI Perjuangan dapat memulihkan kepercayaan rakyat—terutama Generasi Z—dan kembali menjadi kekuatan utama pada Pemilu 2029.
“Ini bukan soal menyelamatkan partai, tapi menyelamatkan kepercayaan rakyat,” pungkas Nova. (Iwan)
