TOPIKONLINE.CO.ID – JAKARTA – Harapan ratusan warga Sunter Jaya untuk mendapatkan kembali kepastian hak atas tanah mereka akhirnya menemukan titik terang. Dalam pertemuan audiensi di RPTRA Sunter Jaya, Rabu (10/12/2025), Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi secara tegas menyatakan komitmennya membuka pemblokiran klaim tanah yang selama ini tercatat dalam blokir Kodam Jaya dan BPN Jakarta Utara.
Pertemuan penting itu dihadiri jajaran pejabat tinggi: Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, Danrem 052/Wkr Brigjen Faizal Rizal, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, serta pimpinan BPN Jakarta Utara. Dari unsur warga hadir Anggota DPRD DKI Ida Mahmudah, Lurah Sunter Jaya Eka Persilian Yeluma, dan para ketua RW.
Anggota DPRD DKI Ida Mahmudah menegaskan warga hanya meminta satu hal: kepastian hukum atas tanah yang sudah mereka tempati dan miliki dengan sertifikat resmi.
“Warga ingin pemblokiran dicabut dan klaim Kodam Jaya dihapus, sehingga tanah tersebut kembali menjadi hak mereka sepenuhnya. Kami percaya prosesnya segera berjalan, dan pada 2026 ketika dana hibah turun, warga bisa mulai mengurus PTSL,” ujarnya.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi menyampaikan bahwa pihaknya tidak keberatan membuka blokir jika demi kepentingan masyarakat.
“Sejak tahun 1950 hingga 2025 memang ada administrasi yang harus diperbaiki. Kalau itu untuk kepentingan warga, kami dukung. Pemblokiran akan kami buka secara tertulis. Hari ini prosesnya langsung dilaksanakan dan teknisnya dikerjakan oleh BPN,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono yang memastikan langkah pembukaan blokir segera diproses.
“Kami mengapresiasi Kodam Jaya yang telah mencabut pemblokiran. Dengan kesepakatan ini, aktivitas pertanahan bisa kembali berjalan,” kata Iljas.
Ketua RW 002, H. Khosin, menegaskan warga membutuhkan bukti resmi pembukaan blokir sebagai jaminan.
“Kalau hasilnya keluar, kami bersyukur. Tapi kalau tidak sesuai, kami tak bisa menahan warga untuk tidak turun aksi,” ujarnya.
Sementara Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua RW 05 Sunter Jaya, Hj. Wan Syafrida, berharap keputusan ini benar-benar membuka akses warga untuk mengurus sertifikat yang selama ini tertunda akibat biaya dan status tanah yang terblokir.
“Kalau blokir dibuka, otomatis akses PTSL juga terbuka,” ucapnya.
Aksi Protes Dibatalkan, Warga Menunggu Dokumen Resmi
Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 11.00 WIB itu menghasilkan beberapa kesepakatan penting:
Pangdam Jaya menerbitkan surat resmi permohonan pembukaan blokir.
BPN mengeksekusi pembukaan blokir secara administratif.
Warga tetap dapat menggunakan sertifikat tanah sebagaimana mestinya selama proses berjalan.
Dengan adanya kepastian tersebut, warga Sunter Jaya sepakat membatalkan rencana unjuk rasa ke Kantor ATR/BPN Jakarta Selatan.
Situasi pertemuan berjalan aman dan kondusif. Kini warga Sunter Jaya hanya menunggu satu hal: dokumen resmi sebagai penanda berakhirnya pemblokiran tanah mereka.
