TOPIKONLINE.CO.ID – Jakarta – Dorongan untuk memperkuat organisasi Korlantas Polri semakin menguat. Komisi III DPR RI resmi merekomendasikan peningkatan status Korlantas menjadi Badan Lalu Lintas Polri (Balantas) dengan pimpinan setingkat jenderal bintang tiga.
Rekomendasi strategis tersebut lahir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Korlantas Polri di Senayan, Jakarta Kamis 27/11. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa kebutuhan penguatan kelembagaan tidak bisa lagi ditunda, mengingat tantangan lalu lintas yang terus berkembang.
“Kemacetan, kecelakaan, hingga digitalisasi layanan publik kini menuntut organisasi yang lebih adaptif dan kuat di level kebijakan nasional,” ujar Hinca dalam rapat tersebut.
Menurutnya, peningkatan status kelembagaan juga menjadi bagian dari upaya memastikan transformasi organisasi Polri tetap selaras dengan arah kebijakan Kapolri serta perkembangan regulasi.
Selain dorongan peningkatan struktur, Komisi III meminta jajaran Korlantas di bawah komando Irjen Pol Agus Suryonugroho untuk bekerja maksimal menghadapi arus mudik dan libur Natal 2025 serta Tahun Baru 2026.
Momentum itu disebut sebagai ujian besar pertama bagi optimalisasi kinerja Korlantas sekaligus tolok ukur kesiapan transformasi lembaga.
“Pendekatannya harus lebih preventif agar ketertiban dan keselamatan masyarakat benar-benar terjaga,” tegas Hinca.
Komisi III juga menyoroti sejumlah inovasi berbasis teknologi yang dinilai sudah memberi efek positif terhadap pelayanan dan pengawasan lalu lintas nasional, antara lain:
- Optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
- Penguatan layanan registrasi dan identifikasi melalui SIGNAL dan SINAR
- Pengembangan Indonesia Safety Driving Center (ISDC)
Langkah-langkah tersebut dipandang sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di era digital.
Peningkatan status menjadi Balantas bukan hanya soal jenjang kepangkatan atau nomenklatur baru. Harapan DPR jauh lebih besar: lembaga lalu lintas yang lebih solid, modern, responsif, dan mampu menjawab kompleksitas mobilitas nasional.
Mulai dari lonjakan populasi kendaraan, integrasi transportasi publik, pembangunan infrastruktur baru hingga digitalisasi layanan—semuanya membutuhkan organisasi yang kuat dan visioner.
Jika rekomendasi ini terealisasi, Korlantas diproyeksikan menjadi aktor kunci dalam tata kelola lalu lintas nasional yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. (Iwan)
