Topikonline.co.id, Padang – Indonesia boleh berbangga sebagai penguasa 80 persen pasar gambir dunia, namun ironisnya sebagian besar hasil bumi dari Sumatera Barat itu masih dilepas mentah dengan nilai tambah rendah. Kini, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersuara lantang: hilirisasi gambir harus dipercepat, atau petani terus berada di posisi tawar yang lemah.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Pemanfaatan Teknologi Produksi untuk Mendukung Hilirisasi Komoditas Gambir Bagi Usaha Kecil” di Padang, Selasa (26/8), menegaskan, tata niaga tradisional yang bergantung pada pasar India membuat petani gambir hanya jadi penonton dalam rantai nilai global.
“Hilirisasi sangat penting agar gambir tidak hanya menjadi komoditas dagang, tetapi juga komoditas industri bernilai tinggi,” tegas Temmy.
Meski ekspor gambir Indonesia tumbuh rata-rata 16,16 persen per tahun (2019–2023), ketergantungan pada penjualan mentah membuat harga fluktuatif dan petani merugi. Padahal, Sumbar sebagai lumbung gambir nasional punya potensi besar menjadi episentrum industri hilir, mulai dari bahan farmasi, kosmetik, hingga pewarna makanan.
Namun jalan menuju hilirisasi tidak mulus. Temmy mengungkap fakta mencengangkan: 16 juta lebih UMKM, atau 93,95 persen, masih berproduksi dengan cara tradisional. Dampaknya, produktivitas mereka tertinggal 20–30 persen dibandingkan industri skala menengah dan besar.
Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian UMKM menyiapkan Rumah Produksi Bersama (RPB) di 16 provinsi/kabupaten. Fasilitas ini akan mengolah komoditas mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi, dengan melibatkan swasta melalui skema business to business.
“Ke depan, kita perlu memetakan klaster industri dalam negeri yang membutuhkan produk hilir gambir, serta menyusun kebijakan intervensi pasar agar produk hilir ini bisa terserap,” jelas Temmy.
Selain hilirisasi, digitalisasi juga dipacu. Bukan sekadar pemasaran daring, tetapi juga pencatatan produksi, manajemen rantai pasok, hingga traceability produk sesuai standar global.
Kebijakan hilirisasi ini, menurut Temmy, sudah menjadi program prioritas RPJMN 2024–2029, bukan hanya untuk sektor mineral tetapi juga pertanian dan perkebunan. Dengan strategi ini, diharapkan gambir tidak lagi sekadar “komoditas ekspor mentah”, tetapi naik kelas menjadi industri bernilai tinggi yang mengangkat martabat petani dan UMKM Sumbar. (Iwan)
