Jakarta – Pembangunan sebuah rumah 3 lantai di Jl Ampera VI RT 008 RW 09, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, dicurigai berjalan tanpa ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kuatnya kecurigaan ini menyeruak karena memang tak ada papan izin bangunan di area pembangunan.
Hasil pantauan topikonline.co.id di lapangan, Senin, (26/11) siang, proses pembangunan rumah tersebut terlihat berlangsung normal. Satu mobil bak yang mengangkut semen juga terlihat parkir menurunkan muatan di depan rumah.
Para pekerja pun nampak santai mengerjakan tugas masing-masing. Sama sekali tak terpancar rasa khawatir mereka jika rumah yang sedang dikerjakan sangat dicurigai tanpa PBG.
Pun begitu, saat ditanyakan ke mereka perihal siapa nama pemilik rumah, seperti sudah disetting dari awal, dengan kompak mereka langsung menjawab tidak tahu.
“Kami cuma bekerja bangun rumah ini aja pak. Kita ga tau siapa pemiliknya,” cetus seorang pekerja yang tak mau menyebutkan namanya.
Terkait hal ini, topikonline.co.id coba melakukan konfirmasi ke Kasi
Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP/Citata) Kecamatan Pademangan, Desi. Namun yang bersangkutan selalu menghindar. Hal serupa juga dilakukan kedua staf Citata Pademangan, Indra dan Sutomo. Semuanya kompak menghilang bak siluman.
Di waktu berbeda, Ketua RW 09 Kelurahan Pademangan Barat, Muhammad Riza Firdaus ketika dikonfirmasi mengakui rumah yang dimaksud memang tak punya PBG.
“Warga saya sebenarnya sudah coba mengurus tapi selalu gagal. Susah sekali buat mendapatkan PBG. Pada akhirnya dari pada tanah mereka kosong terus, ya sudah nekat saja tetap bangun meski tanpa PBG,” kata pria yang karib dipanggil RW Amung kepada topikonline.co.id
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 347 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan diberlakukan mulai 2 Agustus 2021.
Jika tak punya PBG saat melakukan pembangunan, maka sejumlah sanksi administratif yang sudah menunggu seperti;
– peringatan tertulis
– pembatasan kegiatan pembangunan
– penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
– penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung
– pembekuan persetujuan bangunan gedung;
– pencabutan persetujuan bangunan gedung;
– pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
– pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
– perintah pembongkaran bangunan gedung.
Selain itu, juga ada sanksi pidana dan denda apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung jo. UU Cipta Kerja, jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, atau hilangnya nyawa orang lain. bembo
