TENDANGAN POJOK
Oleh: MS. Tjik. NG
Bismillahirrahmanirrahim.
Pergantian Wakil Presiden bukan perkara mengisi kursi kosong di ruang kekuasaan. Ia menyangkut konstitusi, legitimasi, dan marwah demokrasi. Karena itu, ketika proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka diwarnai polemik tenggat pengajuan nama calon, publik berhak bertanya: apakah negara sedang tunduk pada hukum, atau hukum sedang dipaksa mengikuti kalkulasi politik?
Polemik deadline 19 November 2026 atau 25 November 2026 bukan sekadar perdebatan angka di kalender. Ini menyangkut cara negara membaca, memahami, dan menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri.
Jika hukum memiliki tafsir yang berbeda, maka penyelesaiannya harus melalui argumentasi hukum yang jernih, bukan sekadar kesepakatan politik yang kemudian dianggap final.
Ketika satu kata dalam undang-undang menjadi penentu, ketelitian bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Ketika 14 Hari Bukan Sekadar 14 Hari
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan 25 November 2026 sebagai batas penyerahan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto. Tenggat itu mengacu pada sidang paripurna pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Namun, sejumlah pakar hukum tata negara justru berpendapat bahwa batas waktu yang seharusnya berlaku adalah 19 November 2026.
Persoalannya terletak pada satu frasa: 14 hari.
Apakah 14 hari dimaknai sebagai hari kalender, atau hari kerja?
Di sinilah polemik menemukan akar masalahnya. Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan Tata Tertib MPR mengatur pengajuan dua calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Sementara definisi hari dalam regulasi tersebut merujuk pada hari kerja.
Jika ketentuan itu diterapkan secara konsisten, maka hitungan mundur 14 hari kerja dari jadwal sidang 9 Desember mengarah pada 19 November 2026.
Artinya, persoalan ini bukan semata-mata soal siapa yang menghitung lebih cepat atau lebih lambat. Persoalannya adalah apakah norma hukum yang secara eksplisit mengatur definisi hari kerja benar-benar digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan.
Jangan Sampai Hukum Hanya Menjadi Pajangan
Pakar hukum tata negara dan kepemiluan Titi Anggraini mengingatkan bahwa tenggat pengajuan calon harus dihitung berdasarkan 14 hari kerja. Pandangan serupa disampaikan Mahfud MD, yang menyoroti konsekuensi terhadap keabsahan sidang apabila tahapan pengajuan tidak memenuhi ketentuan.
Denny Indrayana bahkan mengingatkan potensi persoalan hukum terhadap hasil pemilihan apabila prosesnya dinilai melanggar prosedur.
Peringatan para ahli ini tentu tidak otomatis menjadi putusan hukum yang mengikat. Namun, argumentasi mereka tidak boleh disingkirkan begitu saja, apalagi jika menyentuh norma yang mengatur tahapan penting dalam proses ketatanegaraan.
MPR dan pemerintah mungkin memiliki argumentasi tersendiri dalam menetapkan 25 November. Tetapi kesepakatan rapat tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk tunduk pada norma peraturan perundang-undangan.
Sebab, dalam negara hukum, kesepakatan lembaga tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada ketentuan hukum yang mengikat.
Jika sebuah aturan telah menetapkan batas waktu, maka batas itu harus dihormati. Jika terdapat perbedaan tafsir, harus dijelaskan secara terbuka, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar menyatakan bahwa tanggal telah disepakati.
Jangan Mengulang Kesalahan yang Sama
Ironinya, proses pergantian Wakil Presiden justru berpotensi kembali terjebak dalam persoalan prosedural.
Jabatan publik setinggi Wakil Presiden tidak boleh dibangun di atas proses yang menyisakan keraguan. Apalagi, pengisian jabatan ini merupakan praktik ketatanegaraan yang sangat penting dan memiliki implikasi politik serta konstitusional yang luas.
Jangan sampai proses yang seharusnya menjadi momentum menjaga stabilitas negara justru melahirkan kontroversi baru, gugatan, dan perdebatan panjang tentang keabsahan.
Kita tidak sedang memperdebatkan urusan administrasi yang bisa diselesaikan dengan kompromi. Kita sedang berbicara tentang legitimasi sebuah jabatan dalam struktur kekuasaan negara.
Prosedur bukan penghambat politik. Prosedur adalah pagar agar politik tidak berjalan liar.
MPR dan Presiden Harus Berani Mengutamakan Hukum
Presiden Prabowo Subianto dan MPR memiliki tanggung jawab besar memastikan seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Jika tenggat 19 November memang merupakan konsekuensi hukum dari penghitungan 14 hari kerja, maka penetapan 25 November harus dijelaskan dengan argumentasi hukum yang kuat, bukan hanya alasan praktis atau kesepakatan politik.
Sebaliknya, jika terdapat dasar hukum yang sah untuk menggunakan hitungan hari kalender, dasar tersebut harus dibuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan.
Transparansi adalah jalan terbaik untuk meredam polemik. Kepastian hukum adalah fondasi untuk menjaga legitimasi.
Jika pengajuan calon tidak memenuhi tenggat yang seharusnya, penyesuaian jadwal sidang menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan daripada memaksakan proses yang berpotensi dipersoalkan di kemudian hari.
Sebab, menunda demi kepatuhan hukum jauh lebih terhormat daripada mempercepat proses dengan risiko meninggalkan persoalan.
Hukum Tidak Boleh Kalah oleh Kepentingan
Pada akhirnya, polemik 19 November versus 25 November menjadi ujian sederhana tetapi fundamental: apakah kita benar-benar menjalankan prinsip negara hukum?
Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan tanggal. Negara hukum harus bekerja berdasarkan norma, prosedur, dan kepastian yang berlaku bagi semua pihak.
Jika 19 November adalah tenggat yang ditentukan oleh hukum, maka tidak seharusnya 25 November dipaksakan hanya karena telah menjadi kesepakatan politik.
Sebaliknya, jika 25 November memiliki dasar hukum yang kuat, publik berhak mengetahui penjelasannya secara transparan.
Jangan sampai demokrasi kita sibuk mencari siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden, tetapi lupa memastikan bagaimana kursi itu diisi secara sah.
Sebab, jabatan boleh berganti. Kekuasaan boleh berubah. Namun, hukum tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas yang bisa dinegosiasikan ketika kepentingan politik sedang mendesak.
Dalam negara hukum, yang seharusnya menang bukan kepentingan, bukan kompromi, bukan pula kepraktisan.
Yang harus menang adalah hukum.
Wallahu A’lam Bisshawab.
C20112026 — Tabik 🙏













