Terpidana Ini Malah Jadi Bupati di Pesisir Selatan

JAKARTA – Miris kata yang tepat untuk penerapan hukum di negeri kita tercinta ini, dapat dibayangkan seorang terpidana 1 tahun penjara, bukannya menjalani hukumannya di dalam sel jeruji besi malah saat ini mendapat hidup enak dan di jamin oleh negara.

Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar yang saat ini menjabat, seharusnya sudah diberhentikan saat dirinya dilantik sesuai isi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pasalnya, Rusma Yul Anwar merupakan terpidana karena melanggar UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pelapor.

Bacaan Lainnya

Oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang, Rusma Yul Anwar dijatuhi hukuman pidana 1 tahun penjara dengan denda Rp 1 Milliar subsider 3 bulan kurungan penjara. Keputusan itu terdaftar dengan, Nomor 642/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg, putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 88/PID.SUS-LH/2020/PT PDG Tanggal 22 April 2020. Upaya kasasi Rusma juga ditolak MA, sesuai putusan nomor perkara 31 K/PID.SUS-LH/2021 yang sudah dimuat dalam situs resmi MA www.mahkamahagung.go.id, 24 Februari 2021.

Rusma yang statusnya sebagai terdakwa dapat lolos mencalonkan diri sebagai Cabup Pesisir Selatan dengan no urut 2, dengan melampirkan SKCK yang ditengarai palsu. Karena SKCK itu tidak dapat keluar jika status yang bersangkutan adalah terpidana.

Entah apa yang ada dibenak para pejabat ASN di Kemendagri ini, sudah hampir berjalan 2 tahun terpidana tersebut menjabat sebagai kepala daerah, sungguh sangat miris, tidak hanya Undang Undang Pilkada, Kemendagri juga digilas, UU 1945 yang juga sebagai acuan dasar mereka tabrak demi meloloskan seorang terpidana sebagai pemenang Pilkada di Pesisir Selatan, Sumatra Barat.

Menurut pandangan Dr. Isharyamto SH, M.Hum ahli hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.13.360 Tahun 2021, bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan Pasal 164 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang Undang Pilkada 2016.

Isharyanto menjelaskan, dalam isi gugatan sengketa Tata Usaha Negara mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.13.360 Tahun 2021, dalam pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Drs Yusma Yul Anwar dan Rudi Hariansyah, tidak sah.

Karena, lanjut Isharyanto, saat tahapan Pemilihan Kepala Daerah dimulai, Rusma Yul Anwar telah berstatus terpidana berdasarkan keputusan PN Padang yang berkuatan hukum tetap.

Menurut Isharyanto, dasar hukum pengaturan implikasi hukum calon kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana belum secara detail diatur dalam UU Pilkada 2016.

UU pilkada 2016, dikatakan Isharyanto lebih banyak mengatur tentang status tersangka, terdakwa dan terpidana yang disandang kepala daerah yang sudah dilantik dan menjabat sebagai kepala daerah.

Implikasi hukum kepada kepala daerah yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana belum diatur secara mendetail oleh undang undang ataupun peraruran pemerintah. Diawal sebetulnya terdapat proses yang harus dilalui sebelum penyelenggara pemilu membatalkan atau menggugurkan calon peserta pilkada.

Karena, kata Isharyanto, pada UU Pilkada 2016 sudah dijelaskan persyaratan sebagai calon perserta Pilkada. Dalam UU Pilkada 2016, para calon peserta Pilkada bisa gugur atau batal pencalonannya sebagai mana diatur di ayat 7 UU Pilkada2016, dengan contoh calon menjadi terpidana dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pencalonan tersebut akan gugur berdasarkan syarat pencalonan.

Ditegaskan Isharyanto jika seorang terpidana dibiarkan mengikuti tahapan pilkda merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai persyaratan UU Pilkada 201. Bahkan jika tetap dibiarkan dan dilantik maka bertentangan dengan pasal 163 ayat 6,7 dan 8. Serta pasal 164 ayar 6,7 dan 8 UU Pilkada 2016.

Dijelakan Isharyanto dalam pendapat hukum tata negara, jika kepala daerah berstatus tersangka, terdakwa ataupun terpidana pada saat pelantikan maka yang bersangkutan tetap dilantik lalu langsung diberhentikan.

Terkini, Hendrajoni yang merupakan mantan Bupati Pesisir Selatan masih melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena di kasus Bupati terpidana sangat bertentangan dengan konstitusi peraturan undang undang Pilkada.

Upaya Hendrajoni yang menggugat keabsahan Surat Keputusan yang dikeluarkan pihak Kemendagri, justru PTUN memenangkan Kemendagri.

Sehingga pihak Hendrajoni dan kuasa hukumnya mengajukan upaya banding ke PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) karena ini sudah jelas sekali banyak pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Kemendagri dalam menerbitkan SK MENDAGRI no. 131.13-360 tahun 2021 mengenai pengesahan bupati terpilih di PESSEL.

Jika kasus ini tetap dibiarkan maka status hukum dan politik di Indonesia tidak lebih bagaikan negeri dongeng, karena hukum dapat tunduk dengan kekuatan konspirasi. *red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.