Kementerian ATR/BPN Targetkan Retribusi 400 Ribu Hektare Lahan Eks HGU ke Masyarakat

Dirjen Penataan Agraria, Muhammad Ikhsan.

Jakarta – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan retribusi 400 ribu hektare lahan bekas Hak Guna Bangunan (HGU) ke masyarakat hingga tahun 2019 mendatang. Retribusi lahan sebagai bagian dari program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) diambil dari lahan yang masa HGU-nya sudah habis dan tak diperpanjang.

“Target retribusi 400 ribu hektare hingga 2019 In Syaa Allah bisa dicapai. Kami sudah punya data obyek tanah yang akan diretribusikan ke masyarakat,” kata Direktur Jenderal Penataan Agraria, Muhammad Ikhsan saat Rapat Koordinasi Reforma Agraria di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/10).

BACA JUGA:

Dilanjutkannya, terkait pencapaian target retribusi tanah tersebut, pada Senin, 29 Oktober 2018, Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN sudah mulai membagikan 515 sertifikat dari 500 hektare lahan yang HGU-nya sudah habis di Desa Mangkit, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

Desa Mangkit jadi lokasi pertama penyerahan legalisasi dan retribusi tanah yang masa HGU-nya sudah habis dan tak diperpanjang.

Desa Mangkit dipilih sebagai lokasi pertama karena berada di Provinsi Sulawesi Utara sebagai provinsi pertama penerima sertifikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pascapenandatanganan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tanggal 24 September 2018 silam.

“Penataan aset melalui program redistribusi tanah Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN sebanyak 4,5 juta hektare, di mana seluas 0,4 juta hektare atau 400 ribu hektare adalah eks lahan HGU yang tak diperpanjang dan tidak digunakan, tanah terlantar dan tanah negara lainnya,” papar Ikhsan.

“Sedangkan retribusi seluas 4,1 hektare lagi berasal dari pelepasan kawasan hutan,” ia menyambung.

Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil mengatakan, program retribusi tanah bekas HGU yang masa berlakunya tak diperpanjang bertujuan meminimalisir ketimpangan kepenguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan.

“Tanah terlantar akan dijadikan objek reforma agraria. HGU yang habis masa berlaku dan tidak diperpanjang dan tidak diurus juga akan dibagi ke masyarakat,” jelasnya.

Menurut Sofyan, sesuai dengan tujuan reforma agraria seluruh tanah terlantar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).

“Sebagai TCUN,¬† tanah tersebut tentunyq bisa diberdayakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat atau negara,” pungkasnya. bem

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.