Jakarta – Menjelang akhir tahun 2017, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah menyelesaikan lebih dari 80% target bidang pengadaan tanah jalan tol Depok – Antasari (Desari). Dari target pengadaan 790 bidang tanah seluas 252.409 m2, sudah dirampungkan pengadaan 680 bidang tanah dengan luas 198.427 m2.
Prestasi ini juga ‘dipercantik’ dengan pencapaian target 100% pengadaan tanah proyek mass rapit transit (MRT) di Lebak Bulus yang biaya pembebasannya dipikul Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta.
“Ada 25 titik pembebasan lahan MRT dari Dishubtrans dengan luas 2.289 m2 untuk tahun 2017. Alhamdulillah, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bisa merealisasikan seluruhnya secara musyawarah dan mufakat sebelum tahun 2017 berakhir,” jelas Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Masyhuri, kepada wartawan, belum lama ini.
Sementara itu, untuk pengadaan tanah proyek MRT yang biaya pembebasannya dipikul Dinas Bina Marga, hingga mendekati akhir 2017 sudah dicapai pengadaan 95 bidang tanah di 11 kelurahan di Jakarta Selatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 bidang diselesaikan lewat jalur konsinyasi dan lima di antaranya sudah dibuatkan berita acara pelepasan.
“20 bidang masih proses sidang di pengadilan dan satu lagi sedang menunggu konfirmasi dari pemilik tanah,” ucap jebolan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) angkatan 1995.
BACA JUGA:
- Kantah Jaksel Kebut Sertifikasi 5.000 Bidang PTSL Sebelum Akhir 2017
- Kantah Jaksel Rampungkan Pengukuran 5.000 Bidang PTSL
- FORSI Desak Birokrasi BPN Hapus Tradisi Plt dengan Masa Jabatan Lama
Dilanjutkan, selain penyelesaian pengadaan tanah untuk MRT, pihak Kantah Jaksel juga terlibat penuh untuk memenuhi target pengadaan tanah proyek light rail transit (LRT). Dari 12 bidang yang jadi target di tahun 2017, seluruhnya sudah selesai diukur dan diperoleh hasil luas 7.682 m2.
“Data 12 bidang itu sebenarnya baru kami terima bulan Oktober. Tapi Alhamdulillah bisa cepat kami tangani dan kini sudah masuk pengerjaan peta bidang di bagian Seksi Infrastruktur Pertanahan,” tutup pria asal Kerinci, Jambi, yang sehari-harinya juga menjadi pejabat definitif kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Kantah Jaksel.