Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan tunjangan bagi Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga 771 persen.
Kepastian tersebut dikatakan oleh Joko Widodo saat momen berbuka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (05/06/2018).
“Khusus untuk Babinsa, saya kalau pas ke daerah, kalau turun ke desa, itu mendengar. Oleh sebab itu, Babinsa juga dimulai nantinya di bulan Juli, akan ada kenaikan pendapatan operasional yang biasanya per bulan terendah itu Rp 310.000, akan dinaikkan menjadi Rp 2.700.000. Ini melompat 771 persen,” ujar Jokowi.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan Babinsa sudah tepat. Ia pun mendukung kebijakan itu.
“Alhamdulillah saat ini gaji Babinsa perwira naik hampir 771 persen. Kami DPR mendukung penuh bagaimana pun juga prajurit harus disejahterakan,” tambah Bamsoet.
Ia menilai selama ini banyak personel Babinsa yang mengeluh karena gaji tak cukup. Bamsoet berharap kenaikan tunjangan itu membuat para Babinsa senang.
“Banyak mengeluhkan gaji mereka terima tidak cukup karena mereka punya kewajiban menyapa masyarakat. Mereka punya list dan harus keliling, kenaikan ini berharap mereka senang,” ujarnya.
“Mereka tugas langsung ke masyarakat dengan gaji saat ini tidak mencukupi situasi ekonomi dan harga naik. Itu keputusan tepat dan dapat membantu meningkatkan kinerja Babinsa,” sambungnya.
Senada dengan Bamsoet Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta kinerja (Babinsa) ditingkatkan. Hal itu menyusul kenaikan tunjangan Babinsa.
“Sebagai tiga pilar kekuatan yaitu Babinsa, Babinkamtibmas, kepala desa sehingga harapan Presiden (Jokowi) karena nantinya ditingkatkan maka kinerjanya juga tentunya ditingkatkan,” lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Terkait peningkatan kinerja, Panglima TNI mengatakan Babinsa harus lebih intens melayani masyarakat. Misalnya, dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap tamu yang datang ke desa.
“Mereka punya tupoksi, itulah yang ditingkatkan. Dulunya kegiatan yang bisa melayani masyarakat harus lebih ditingkatkan dan tamu-tamu yang datang ke desa dan RT harus lapor 1×24 jam sehingga lebih intens. Kemarin sudah tapi sekarang akan lebih ditingkatkan lagi,” jelas dia.
Selain itu, Hadi membantah kenaikan tunjangan Babinsa terkait pilkada dan pilpres 2019. Dia menegaskan TNI dan Polri netral dalam pemilu.
“Ngga ada (urgensi pilkada dan pilpres). Semua disampaikan bahwa TNI-Polri adalah netral dari politik negara,” pungkasnya. (ferry)